JAKARTA, jentik.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup kegiatan produksi dan perdagangan rokok elektrik.
MUI menetapkan keputusan tersebut melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub, menandatangani fatwa tersebut di Jakarta pada Senin (9/11/2026). Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan turut mengetahui penetapan itu.
Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI membahas dan menetapkan keputusan tersebut melalui Sidang Pleno pada Jumat (6/11/2026).
MUI Soroti Bahaya Vape bagi Kesehatan
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa pihaknya mempertimbangkan dampak kesehatan, lingkungan, dan sosial dalam menetapkan hukum penggunaan vape.
Menurutnya, kandungan dalam rokok elektrik berpotensi membahayakan tubuh. MUI juga menilai perangkat tersebut dapat membuka peluang penyalahgunaan untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” jelas Prof Niam, Senin (9/11/2026).
Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan berisi nikotin, gliserin, dan bahan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup.
MUI turut menyoroti nikotin yang bersifat adiktif dan berpotensi memberikan dampak buruk terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh.
Produksi dan Penjualan Vape Juga Haram
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tidak hanya mengatur hukum penggunaan vape. MUI juga menetapkan larangan terhadap aktivitas bisnis rokok elektrik.
Dalam ketentuan hukumnya, terdapat tiga poin utama, yaitu:
- Penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan zat terlarang.
- Penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
- Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
Prof Niam menegaskan bahwa ketiga ketentuan tersebut menjadi bagian dari keputusan resmi Komisi Fatwa MUI.
MUI Ajak Masyarakat Patuhi Fatwa
Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap masyarakat memahami ketentuan hukum penggunaan rokok elektrik dan menghindari berbagai dampak buruknya.
Prof Niam juga mengajak pelaku usaha serta generasi muda memperhatikan aspek kesehatan, lingkungan, dan bahaya penyalahgunaan zat adiktif.
MUI berharap keputusan tersebut dapat mendorong masyarakat menjaga kesehatan sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman narkotika dan zat berbahaya lainnya.
Penetapan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 menjadi sikap resmi MUI dalam menetapkan hukum penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape berdasarkan pertimbangan kesehatan, lingkungan, dan kemaslahatan masyarakat. (nr*)
