JAKARTA, jentik.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan aparat telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam delapan kasus pelanggaran perdagangan beras. Kasus tersebut melibatkan 15 merek beras.
Amran menyampaikan temuan itu dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
“Kami umumkan sekarang ini ada 15 merek beras yang melanggar, dengan 13 tersangka dalam delapan kasus,” kata Amran.
Ia menegaskan pemerintah akan terus mengusut praktik pengoplosan, manipulasi mutu, dan penyimpangan perdagangan beras. Pemerintah juga tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen, terutama dalam perdagangan beras bersubsidi.
Menurut Amran, praktik kecurangan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengganggu tata niaga dan stabilitas pangan nasional.
Ia mengingatkan para pengusaha, baik skala besar maupun menengah, agar tidak mempermainkan komoditas pangan yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.
Amran juga menyoroti pelanggaran standar mutu serta penjualan beras dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia meminta seluruh pelaku usaha segera memperbaiki praktik perdagangan dan menyesuaikan harga dengan ketentuan pemerintah.
“Beras ini disubsidi pemerintah. Ada HET untuk melindungi konsumen dan HPP untuk menjaga petani. Keduanya harus kita jaga. Jangan mengambil keuntungan secara semena-mena,” tegasnya.
Amran memastikan pemerintah akan menindak tegas pelaku yang terbukti melanggar. Sanksinya dapat berupa pencabutan izin usaha hingga proses pidana. Sesuai ketentuan hukum, pelaku terancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan denda hingga Rp1,5 miliar.
Dalam pengungkapan kasus beras SPHP, Amran juga membeberkan sejumlah modus pengoplosan. Pelaku membawa beras ke tempat penggilingan untuk menggiling ulang, kemudian mengemasnya menggunakan karung berbeda.
Selain itu, pelaku membongkar muatan di lokasi tersembunyi untuk mengganti karung dan identitas produk sebelum kembali memasarkannya.
Pemerintah kini terus memperketat pengawasan agar praktik kecurangan tidak merusak perdagangan beras dan merugikan masyarakat maupun petani. (nr*)
