Jambi, jentik.id – Menjelang arus mudik Lebaran 2026, distribusi BBM subsidi di Provinsi Jambi menghadapi masalah serius. Gubernur Jambi, Al Haris, mengungkap praktik penyalahgunaan BBM yang mengalir ke aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Praktik ini memicu kelangkaan BBM di sejumlah daerah. Oknum pelaku mengalihkan BBM yang seharusnya untuk masyarakat ke tambang ilegal.
Al Haris memastikan pemerintah sudah menemukan bukti di lapangan. Aparat juga mengungkap beberapa kasus.
“BBM subsidi memang masuk ke tambang ilegal, dan aparat sudah menangkap pelakunya,” ujarnya.
Al Haris mengingatkan pengelola SPBU agar tidak bermain curang. Ia meminta mereka memprioritaskan BBM subsidi untuk masyarakat, bukan untuk industri atau tambang ilegal.
Ia juga mengimbau pengelola SPBU agar tidak mengejar keuntungan sesaat.
Pemprov Jambi menyiapkan dua langkah. Pertama, pemerintah menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk memenuhi kebutuhan BBM industri melalui jalur resmi.
Kedua, Pemprov bekerja sama dengan Kementerian ESDM dan BPH Migas untuk membentuk tim pengawasan dan penindakan.
“Kami akan menindak tegas perusahaan yang masih nekat,” tegas Al Haris.
Al Haris mengakui PETI menjadi sumber penghasilan sebagian masyarakat. Namun, ia menetapkan batas yang jelas.
Masyarakat masih bisa mendulang secara tradisional. Namun, penggunaan alat berat seperti ekskavator harus berhenti karena berisiko merusak lingkungan.
Pemprov Jambi akan memperketat pengawasan distribusi BBM, mulai dari SPBU hingga jalur distribusi.
Langkah ini bertujuan memastikan BBM tepat sasaran sekaligus menekan tambang ilegal.
Di sisi lain, faktor ekonomi, keterbatasan kerja, dan tingginya harga emas mendorong masyarakat menjalankan PETI. Tanpa pengawasan, aktivitas ini bisa merusak lingkungan dan memicu konflik sosial.
Karena itu, pemerintah menjadikan penertiban distribusi BBM sebagai langkah awal untuk menekan PETI. (nr*)
