STNK Tanpa KTP Pemilik Lama Berlaku Nasional 2026

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 16 April 2026 - 21:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, jentik.id–Korlantas Polri mempercepat penerapan kebijakan perpanjangan STNK tanpa KTP pemilik lama secara nasional. Setelah menguji aturan ini di Jawa Barat, Korlantas langsung menyiapkan penerapan di seluruh Indonesia. Pemerintah mengambil langkah ini untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan, terutama bagi pemilik kendaraan bekas yang belum melakukan balik nama.

Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Wibowo, memastikan jajarannya membahas kebijakan ini dalam rapat koordinasi nasional Samsat. Korlantas mengundang Dirlantas, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Jasa Raharja agar semua daerah menerapkan aturan yang sama. Melalui koordinasi ini, pemerintah memastikan kebijakan berjalan efektif tanpa perbedaan layanan antarwilayah.

Baca Juga :  Skandal Minyakita! Kemasan 1 Liter Ternyata Hanya 700 ml

Melalui aturan baru ini, wajib pajak bisa langsung memperpanjang STNK tahunan tanpa menunjukkan KTP pemilik sebelumnya. Aturan ini mempercepat proses pembayaran pajak dan membuatnya lebih praktis. Masyarakat kini bisa mengurus kendaraan tanpa terhambat masalah administrasi.

Namun, pemerintah tetap menetapkan syarat tegas. Wajib pajak harus mengisi surat pernyataan kepemilikan kendaraan. Dalam dokumen tersebut, pemilik menyatakan kesiapan untuk melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Langkah ini menegaskan tanggung jawab administratif setiap pemilik kendaraan.

Korlantas Polri menegaskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku selama tahun 2026. Pemerintah memanfaatkan periode ini sebagai masa transisi untuk mendorong masyarakat segera menyelesaikan proses balik nama. Karena itu, pemilik kendaraan harus segera mengurus administrasi tanpa menunda.

Baca Juga :  Kebijakan Samsat Tanpa KTP Lama Viral, Akankah Diterapkan di Jambi?

Jika pemilik kendaraan tidak melakukan balik nama pada tahun berikutnya, petugas langsung memblokir data kendaraan tersebut. Kondisi ini membuat status kendaraan tidak sah secara administrasi dan pemilik tidak bisa membayar pajak tahunan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah memberi kemudahan sekaligus mendorong masyarakat lebih tertib administrasi. Korlantas mendorong masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap legalitas kendaraan dan mempercepat proses balik nama di seluruh Indonesia. (ms/*)

Berita Terkait

Resmi Lulus! 33.785 Calon Manajer Kopdes Merah Putih Siap Bertugas di Seluruh Indonesia
Romi Arizyanto Pulang ke Jambi, Siap Pimpin Kejari dan Perkuat Penegakan Hukum
121 Hakim Terancam Sanksi, KY Catat Lonjakan Pelanggaran Etik pada 2026
Polisi Bongkar 68 Kasus Obat Berbahaya di Jakarta Pusat, 92 Orang Ditangkap
Menkeu Purbaya Siapkan Tambahan Dana untuk 490 Daerah, Antisipasi Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN
Kejagung Ungkap Dugaan Pemborosan Rp10,5 Triliun di BGN Era Dadan, Chat Jadi Barang Bukti
Sudaryono Bersih-Bersih BGN, 261 Pegawai Bermasalah Langsung Dipecat
BMKG Optimalkan Channel WhatsApp untuk Sebarkan Informasi Cuaca dan Gempa Lebih Cepat
Berita ini 64 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 20:51 WIB

Resmi Lulus! 33.785 Calon Manajer Kopdes Merah Putih Siap Bertugas di Seluruh Indonesia

Jumat, 31 Juli 2026 - 19:49 WIB

Romi Arizyanto Pulang ke Jambi, Siap Pimpin Kejari dan Perkuat Penegakan Hukum

Jumat, 31 Juli 2026 - 16:29 WIB

121 Hakim Terancam Sanksi, KY Catat Lonjakan Pelanggaran Etik pada 2026

Jumat, 31 Juli 2026 - 15:39 WIB

Polisi Bongkar 68 Kasus Obat Berbahaya di Jakarta Pusat, 92 Orang Ditangkap

Kamis, 30 Juli 2026 - 07:31 WIB

Menkeu Purbaya Siapkan Tambahan Dana untuk 490 Daerah, Antisipasi Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN

Berita Terbaru