JAKARTA, jentik.id – Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, meminta pemerintah daerah aktif memperbarui data agar program PBI JKN tepat sasaran.
Ia menyampaikan hal tersebut saat audiensi dengan sejumlah pemerintah daerah di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (21/4/2026).
Agus menegaskan kuota PBI JKN sudah sangat padat. Karena itu, daerah harus rutin memutakhirkan data agar bantuan tidak salah sasaran.
Menurutnya, pemerintah harus menggunakan data akurat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah memperbarui data bansos setiap tiga bulan, sementara data PBI JKN diperbarui setiap bulan melalui Pusdatin Kemensos.
Hingga Februari 2026, program JKN telah menjangkau sekitar 156,8 juta jiwa.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar jaminan kesehatan tepat sasaran,” ujar Agus.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah daerah mengusulkan tambahan kuota PBI JKN.
Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, menyebut wilayahnya membutuhkan tambahan kuota karena kondisi geografis dan dominasi masyarakat petani.
Ia juga menjelaskan bantuan Kemensos untuk penanganan bencana telah mencapai lebih dari Rp5 miliar bagi 434 kepala keluarga. Namun, pendataan masih berjalan karena cuaca belum stabil.
Selain itu, Pemkab Tapanuli Utara mengusulkan pembentukan Puskesos sebagai layanan terpadu.
Perwakilan Kabupaten Tanggamus menyampaikan kebutuhan mendesak dengan usulan tambahan sekitar 160 ribu jiwa dari total 650 ribu jiwa.
Sementara itu, Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, menyebut kebutuhan PBI JKN masih tinggi.
Hingga April 2026, usulan mencapai lebih dari 27 ribu jiwa. Saat ini peserta aktif 256 ribu jiwa, sedangkan masyarakat rentan lebih dari 326 ribu jiwa.
Kondisi ini menunjukkan selisih besar antara kebutuhan dan kuota, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp44 miliar per tahun.
Melalui audiensi ini, pemerintah pusat dan daerah sepakat memperkuat sinergi perlindungan sosial.
Pemerintah menekankan pemutakhiran data, dukungan anggaran, dan inovasi layanan agar PBI JKN tepat sasaran.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap bantuan kesehatan menjangkau masyarakat yang membutuhkan (nr*)
