Jakarta, jentik.id – Pemerintah menilai pemberian insentif bagi penulis dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam jangka panjang. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih aktif menulis dan menerbitkan buku, khususnya karya ilmiah yang saat ini masih terbatas jumlahnya di Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, insentif bagi penulis merupakan bagian dari modal pembangunan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan literasi dan kualitas pengetahuan masyarakat.
“Dengan adanya insentif, diharapkan masyarakat lebih aktif menulis dan menerbitkan buku, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas SDM Indonesia ke depan,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (26/5).
Menurutnya, kebijakan potongan pajak bagi penulis juga akan memperkaya ragam bahan bacaan di Indonesia, baik buku fiksi maupun nonfiksi. Dengan semakin banyaknya referensi berkualitas, masyarakat diharapkan memperoleh sumber informasi yang lebih kredibel dan tidak hanya bergantung pada informasi media sosial yang belum terverifikasi.
“Supaya penulis Indonesia lebih aktif menulis, karena bayar pajaknya lebih rendah,” katanya.
Pemerintah sendiri menyiapkan paket stimulus ekonomi yang salah satunya mencakup insentif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1,5 persen untuk profesi penulis.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan tersebut merupakan implementasi dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.
Selain insentif bagi penulis, pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus di sektor transportasi, termasuk diskon tiket transportasi darat dan udara selama periode liburan sekolah hingga Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Pemerintah juga melanjutkan program magang nasional. Airlangga mengatakan program Magang Nasional Batch IV akan dimulai pada Juli 2026 dengan target 150 ribu peserta dan dukungan anggaran sebesar Rp4,14 triliun.
Di samping itu, pemerintah menggulirkan program vokasi nasional yang menyasar 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp2,12 triliun.
“Ini semuanya diharapkan bisa menjadi stimulus di kuartal II,” ujar Airlangga. (asy*)
