APBD Tebo Dipangkas Rp306 Miliar, Kewalahan Cari Sumber Dana Pembangun Infrastruktur 

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 27 April 2026 - 20:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tebo, jentik.id – Pemerintah Kabupaten Tebo menyampaikan dampak pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 sebesar Rp306 miliar kepada Komisi V DPR RI.

Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi V DPR RI, H. Bakri. Pertemuan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tebo pada Senin (27/04/2026).

Agus menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran berdampak besar pada program pembangunan. Ia menyoroti sektor infrastruktur yang paling terdampak.

Menurutnya, masyarakat sangat membutuhkan infrastruktur yang baik. Infrastruktur tersebut penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Baca Juga :  Ribuan Massa Kepung DPRD Kaltim, Protes Kebijakan Tentang Anggaran Pemprov

Dalam pertemuan itu, Agus juga memaparkan kondisi fiskal daerah. Ia menyebut kondisi tersebut sedang tertekan. Tekanan muncul akibat pemangkasan APBD dan pengurangan Dana Desa (DD).

Agus menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mencari solusi. Salah satunya melalui skema pembiayaan kreatif. Ia menyebut rencana pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai salah satu opsi.

Namun, langkah tersebut belum mampu menutup seluruh kebutuhan pembangunan. Keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama.

Selain itu, Agus menyoroti persoalan kewenangan jalan. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar jalan utama berstatus jalan provinsi dan nasional.

Baca Juga :  Stok 7.000 Blangko e-KTP Aman, Disdukcapil Sungai Penuh Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Kondisi ini membuat pemerintah kabupaten tidak bisa memperbaiki jalan menggunakan APBD. Agus menilai hal ini sering menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Kami butuh intervensi dari pemerintah pusat dan provinsi. Hampir semua jalan utama bukan kewenangan kami. Akibatnya, kami tidak bisa menganggarkan perbaikan,” jelas Agus.

Agus berharap kunjungan kerja Komisi V DPR RI membawa solusi nyata. Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat.

“Kami ingin kunjungan ini tidak hanya seremonial. Kami butuh solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal,” tutupnya. (asy*)

Berita Terkait

Bayi G Kembali ke Pelukan Ibu, Polisi Dalami Dugaan Penjualan Anak Rp20 Juta
TNI Percepat Pembangunan 35.334 Koperasi Desa Merah Putih, Target Rampung Agustus 2026
Polda Jambi Periksa 13 Saksi untuk Ungkap Kematian Brigadir Eko Winarno Saputra
Wako Alfin Perjuangkan Kepastian Batas Kawasan Hutan, Bukit Khayangan Jadi Prioritas
Kesal Hanya Diberi Rp5 Ribu, Karyawan di Jambi Nekat Bawa Kabur Motor Bos
Nagari Ramai-ramai Tolak Tol Sicincin-Bukittinggi
Lansia di Talang Bakung Dibekap dan Dirampok, Polisi Berhasil Ringkus Sejoli Pelaku
Fortuner Diduga Hilang Kendali, IRT Tewas Usai Motor yang Dikendarainya Ditabrak di Telanaipura
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 21:47 WIB

Bayi G Kembali ke Pelukan Ibu, Polisi Dalami Dugaan Penjualan Anak Rp20 Juta

Rabu, 29 Juli 2026 - 10:59 WIB

TNI Percepat Pembangunan 35.334 Koperasi Desa Merah Putih, Target Rampung Agustus 2026

Jumat, 24 Juli 2026 - 20:29 WIB

Polda Jambi Periksa 13 Saksi untuk Ungkap Kematian Brigadir Eko Winarno Saputra

Kamis, 23 Juli 2026 - 09:02 WIB

Wako Alfin Perjuangkan Kepastian Batas Kawasan Hutan, Bukit Khayangan Jadi Prioritas

Rabu, 22 Juli 2026 - 20:21 WIB

Kesal Hanya Diberi Rp5 Ribu, Karyawan di Jambi Nekat Bawa Kabur Motor Bos

Berita Terbaru