Jakarta, jentik.id – Inggris memasuki babak baru dalam pemerintahan. Andy Burnham akan resmi menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Inggris pada Senin (20/7/2026) setelah Keir Starmer mengundurkan diri dari jabatan pemimpin Partai Buruh.
Burnham, 56 tahun, meraih posisi pemimpin Partai Buruh tanpa menghadapi pesaing. Kemenangan itu mengantarkannya menjadi Perdana Menteri ke-59 Inggris sekaligus pemimpin ketujuh yang menghuni 10 Downing Street dalam satu dekade terakhir.
Sebelum kembali ke politik nasional, Burnham memimpin Greater Manchester sebagai wali kota selama hampir 10 tahun. Masyarakat mengenalnya dengan julukan “King of the North” karena aktif memperjuangkan kepentingan wilayah utara Inggris. Ia juga mendorong pemerataan investasi di luar London, terutama saat pandemi Covid-19.
Langsung Bentuk Pemerintahan Baru
Pada hari pelantikannya, Burnham akan bertemu Raja Charles III di Istana Buckingham. Raja Charles III lebih dulu menerima pengunduran diri Keir Starmer, lalu memberikan mandat kepada Burnham untuk membentuk pemerintahan baru.
Sistem parlementer Inggris menetapkan seseorang sebagai perdana menteri setelah menerima mandat dari raja. Setelah menerima mandat tersebut, Burnham akan menuju 10 Downing Street. Di sana, ia akan menyampaikan pidato perdana sekaligus mengumumkan susunan kabinet.
Inggris menjalankan proses pergantian perdana menteri jauh lebih cepat dibandingkan Amerika Serikat. Jika AS membutuhkan masa transisi selama beberapa bulan, Inggris biasanya menyelesaikan pergantian kepemimpinan hanya dalam hitungan jam.
Dalam pidato pertamanya sebagai pemimpin Partai Buruh, Burnham menegaskan komitmennya untuk membawa arah baru bagi Inggris. Ia memprioritaskan penurunan biaya hidup, pemerataan pembangunan antardaerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tantangan Besar Menanti Burnham
Burnham juga berjanji memimpin seluruh wilayah Inggris, termasuk Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Ia diperkirakan segera mengambil langkah awal dengan menempatkan perusahaan air Thames Water di bawah pengawasan khusus pemerintah untuk mempercepat restrukturisasi.
Di sisi lain, Burnham harus menghadapi sejumlah tantangan besar. Pemerintahannya perlu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan tingginya biaya hidup, serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.
Keir Starmer memilih mundur setelah pemerintahannya menghadapi tekanan politik dalam beberapa bulan terakhir. Kontroversi penunjukan Peter Mandelson sebagai Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat dan kekalahan Partai Buruh dalam pemilihan lokal turut melemahkan dukungan politik terhadapnya.
Partai Buruh masih menguasai mayoritas kursi di House of Commons sehingga Inggris tidak perlu menggelar pemilu baru. Berdasarkan sistem parlementer, pemimpin partai mayoritas langsung menjabat sebagai perdana menteri. Sementara itu, Inggris menjadwalkan pemilu nasional berikutnya paling lambat pada 2029. (nr*)
