JAKARTA, jentik.id – Pemerintah Jepang menyetujui perubahan besar dalam aturan ekspor pertahanan pada Selasa (21/4). Kebijakan ini mengakhiri pembatasan lama dan membuka peluang ekspor senjata seperti jet tempur, rudal, serta kapal perang.
Politisi Jepang, Sanae Takaichi, menegaskan bahwa kerja sama pertahanan antarnegara kini menjadi kebutuhan penting. Menurutnya, tidak ada negara yang bisa menjaga keamanan sendiri tanpa dukungan mitra.
Langkah ini menandai perubahan signifikan dari prinsip pasifisme yang selama ini membentuk kebijakan Jepang pascaperang. Selain itu, pemerintah ingin memperkuat industri pertahanan dalam negeri sekaligus memperluas kerja sama global.
Sebelumnya, Jepang hanya mengizinkan ekspor terbatas pada lima kategori, seperti peralatan penyelamatan dan pengawasan. Namun sekarang, pemerintah menghapus pembatasan tersebut.
Dengan aturan baru, Jepang dapat mengekspor berbagai jenis peralatan pertahanan. Meski begitu, pemerintah tetap menerapkan proses seleksi ketat, termasuk pengawasan terhadap kemungkinan transfer ke negara ketiga.
Takaichi menegaskan bahwa Jepang tetap berpegang pada prinsip negara cinta damai. Namun, pemerintah akan mengambil langkah strategis dengan tetap berhati-hati dalam setiap keputusan ekspor.
Perubahan kebijakan ini juga muncul di tengah meningkatnya konflik global. Kondisi tersebut membuka peluang bagi Jepang untuk masuk ke pasar pertahanan internasional.
Selain itu, pemerintah melihat sektor pertahanan sebagai pendorong ekonomi. Dengan meningkatkan produksi, Jepang berharap dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus memperluas peran di rantai pasok global.
Kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Beberapa negara, seperti China, menyampaikan kritik terhadap langkah Jepang.
Namun, di sisi lain, sejumlah mitra seperti Australia menyambut positif kebijakan ini. Bahkan, kawasan Asia Tenggara dan Eropa menunjukkan ketertarikan terhadap kerja sama pertahanan dengan Jepang.
Pendukung kebijakan menilai langkah ini akan memperkuat keamanan nasional Jepang. Sebaliknya, pihak yang menolak khawatir kebijakan ini dapat mengikis komitmen pasifisme Jepang.
Seiring perubahan kebijakan, Jepang juga meningkatkan belanja militernya hingga sekitar 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah bahkan berencana menaikkan anggaran tersebut di masa mendatang.
Langkah ini bertujuan untuk menghadapi tantangan keamanan di kawasan, terutama terkait dinamika di Laut Cina Timur dan wilayah sekitar Taiwan.
Dengan kebijakan baru ini, Jepang memasuki era baru dalam strategi pertahanannya—lebih terbuka, lebih aktif, dan lebih terlibat dalam kerja sama global. (nr*)
