JAMBI, jentik.id – Puluhan peserta yang tergabung dalam Koalisi Pantau Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi damai di kawasan Car Free Day (CFD) sekitar Kantor Gubernur Jambi, Minggu (2/8/2026). Aksi tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Melalui kegiatan itu, peserta mendorong pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peserta membentangkan poster, menyampaikan orasi, dan membagikan makanan tradisional kepada masyarakat. Mereka menilai program MBG masih menghadapi berbagai persoalan. Isu yang mereka soroti meliputi tata kelola anggaran, dampak terhadap pendidikan, kenaikan harga pangan, hingga pengelolaan lingkungan.
Soroti Dampak Anggaran dan Harga Pangan
Koalisi menilai kebijakan MBG mengurangi ruang pemerintah daerah dalam mengelola anggaran sesuai kebutuhan daerah. Menurut mereka, dampaknya juga muncul di Jambi. Salah satunya berupa efisiensi anggaran di sejumlah perguruan tinggi.
Seorang mahasiswa Universitas Jambi berinisial NJ mengaku subsidi untuk kegiatan lapangan mahasiswa menurun. Ia mengatakan bantuan yang sebelumnya mencapai lebih dari 50 persen kini hanya sekitar 20 persen dari total biaya. Kondisi itu membuat mahasiswa harus menanggung biaya yang lebih besar.
Koalisi juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026 yang mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN. Mereka meminta pemerintah mempercepat pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan. Menurut mereka, langkah tersebut tidak perlu menunggu hingga APBN 2028.
Selain itu, koalisi mengaitkan pelaksanaan MBG dengan kenaikan harga beberapa bahan pangan. Mereka mengutip temuan Beranda Perempuan yang mencatat harga telur dan ayam naik sekitar 20 persen. Seorang warga berinisial NZ mengaku ikut merasakan kenaikan harga tersebut setelah program MBG kembali berjalan.
WALHI Soroti Transparansi dan Pengelolaan Limbah
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menyoroti minimnya keterbukaan informasi mengenai pengadaan, distribusi, penggunaan anggaran, dan pengelolaan limbah MBG. Ia menyebut timbunan sampah di Kota Jambi mencapai sekitar 420 ton. Menurutnya, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) turut menambah volume sampah.
Oscar meminta pemerintah menjalankan program MBG secara transparan dan akuntabel. Ia juga mendorong pengelolaan limbah yang lebih baik agar program tersebut tidak menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan.
Empat Tuntutan Koalisi
Dalam aksi tersebut, Koalisi Pantau MBG menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah. Mereka meminta pemerintah menghentikan sementara program untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Koalisi juga meminta pemerintah memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan mulai APBN 2027.
Selain itu, mereka mendorong penyusunan kajian ilmiah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mereka juga meminta pemerintah melaksanakan audit lingkungan secara berkala.
Koalisi menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Mereka berharap pemerintah menjalankan program secara transparan, berbasis bukti ilmiah, dan memberikan manfaat yang optimal. Ke depan, koalisi akan terus melakukan pemantauan, riset lapangan, survei masyarakat, serta menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. (nr*)
