KERINCI, jentik.id – Pemerintah Kabupaten Kerinci menetapkan sejumlah sektor sebagai prioritas dalam KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah mengarahkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperbaiki fasilitas pendidikan, membangun infrastruktur, dan memperkuat pelayanan publik.
Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si., menyampaikan arah kebijakan tersebut saat menghadiri Rapat Paripurna ke-IV DPRD Kabupaten Kerinci, Kamis (27/8/2026). Dalam rapat itu, Monadi bersama Wakil Bupati Kerinci H. Murison menyampaikan pendapat akhir pemerintah daerah terkait rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Irwandri, S.E., M.M., memimpin jalannya rapat paripurna.
Monadi mengapresiasi pimpinan dan seluruh fraksi DPRD yang memberikan masukan selama pembahasan anggaran. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Monadi juga meminta seluruh perangkat daerah mengelola APBD Perubahan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai aturan.
“Setiap rupiah dari anggaran daerah wajib memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Monadi.
Pendidikan Jadi Prioritas
Pemkab Kerinci menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu fokus pembangunan pada 2026.
Pemerintah daerah akan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah, dan penyediaan berbagai fasilitas pendukung.
Pemkab juga mendorong peningkatan kemampuan tenaga pendidik melalui program pelatihan berkelanjutan.
Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman bagi siswa di Kabupaten Kerinci.
Petani Jadi Perhatian Pemerintah
Sektor pertanian juga masuk dalam prioritas kebijakan APBD Perubahan 2026.
Monadi meminta pemerintah memastikan bantuan pupuk sampai kepada kelompok tani yang memenuhi kriteria. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperbaiki pendataan dan memperkuat pengawasan distribusi pupuk.
Pemkab Kerinci juga melibatkan kelompok tani dalam proses verifikasi penerima bantuan. Cara ini diharapkan dapat mencegah kesalahan penyaluran dan memastikan bantuan sampai kepada petani yang membutuhkan.
Selain meningkatkan produksi, pemerintah daerah mendorong hilirisasi hasil pertanian. Program tersebut bertujuan meningkatkan nilai jual hasil produksi petani.
Pemkab menilai hilirisasi juga dapat membuka peluang investasi, memperkuat rantai pasok, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Pembangunan Infrastruktur Berlanjut
Pemkab Kerinci turut memprioritaskan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, jalan usaha tani, irigasi, dan fasilitas pendukung pertanian.
Pemerintah akan menjalankan pembangunan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Untuk proyek yang membutuhkan dukungan lebih besar, Pemkab Kerinci akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Monadi meminta pemerintah menjaga pemerataan pembangunan agar masyarakat di berbagai wilayah Kerinci dapat merasakan manfaatnya.
Pembangunan juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Pemkab Kejar Peningkatan PAD
Selain mengatur belanja daerah, Pemkab Kerinci mendorong setiap perangkat daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Monadi meminta perangkat daerah menggali potensi sektor unggulan melalui inovasi dan berbagai program kreatif.
Pemerintah berharap peningkatan PAD dapat memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pemkab juga perlu mengembangkan potensi ekonomi daerah tanpa menghambat aktivitas masyarakat.
Mitigasi Bencana Diperkuat
Pemkab Kerinci turut memperkuat langkah mitigasi untuk menghadapi berbagai potensi bencana.
Pemerintah memberikan perhatian pada ancaman krisis air bersih, kebakaran permukiman, kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Pemkab akan meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat sarana penanggulangan bencana, dan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan.
Pemerintah juga mendorong masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan agar dapat menghadapi kondisi darurat dengan lebih cepat.
OPD Diminta Percepat Realisasi Anggaran
Monadi meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program, terutama OPD yang capaian fisik dan keuangannya masih di bawah 75 persen.
Pemkab akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai target.
Meski meminta percepatan, Monadi tetap mengingatkan OPD agar mengikuti perencanaan dan aturan yang berlaku. Setiap kegiatan harus mengacu pada RKPD dan APBD.
Dengan cara tersebut, pemerintah dapat mempercepat realisasi anggaran tanpa mengabaikan aspek administrasi dan ketentuan hukum.
APBD Harus Beri Dampak Nyata
Monadi menegaskan pemerintah tidak boleh menjadikan APBD Perubahan hanya sebagai dokumen administrasi. Pemerintah harus mengarahkan setiap anggaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Pemkab Kerinci akan memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, dan pelayanan publik sesuai skala kebutuhan.
Menurut Monadi, kerja sama antara Pemkab Kerinci dan DPRD menjadi kunci dalam menjalankan kebijakan anggaran secara efektif.
“Kami optimistis kemitraan antara Pemkab dan DPRD Kerinci akan bermuara pada pembangunan yang responsif, adil, dan benar-benar berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Monadi. (nr*)
