Jakarta, jentik.id – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) khususnya kawasan Pelabuhan Tanjung Priok mendapat perhatian langsung dari kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, terungkap ketika dalam kunjungan kerja, Rabu (13/5).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat transformasi layanan pelabuhan serta memperkuat sistem logistik nasional.
Dalam peninjauan itu, Dudung menegaskan bahwa Pelabuhan Tanjung Priok memiliki posisi strategis dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam membangun ekosistem logistik yang efisien dan terintegrasi.
“Saya selaku KSP punya tugas bagaimana menyelaraskan program-program Presiden Prabowo dan memastikan program unggulan beliau berjalan, salah satunya bagaimana ekosistem logistik ini mendukung program nasional,” ujar Dudung.
Pada kesempatan tersebut, jajaran Pelindo memaparkan tiga rencana strategis utama pengembangan pelabuhan dan konektivitas logistik nasional.
Salah satunya ialah pengembangan kawasan NIPA atau Transit Anchorage Area di Selat Malaka sebagai pusat layanan maritim strategis yang mendukung kegiatan ship-to-ship transfer, bunkering, serta berbagai layanan kelautan lainnya.
Pelindo juga menekankan pentingnya percepatan regulasi, termasuk penetapan kawasan tersebut sebagai Pusat Logistik Berikat (PLB) atau Free Trade Zone guna meningkatkan daya saing sektor maritim nasional.
Selain itu, Pelindo memaparkan pengembangan ekosistem Kalibaru untuk memperkuat Tanjung Priok sebagai gerbang utama perdagangan nasional. Pengembangan tersebut mencakup terminal peti kemas, terminal produk, serta pembangunan New Priok Eastern Access (NPEA) yang terintegrasi dengan akses jalan tol dan kawasan hinterland.
Sementara itu, rencana revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai juga menjadi perhatian.
Program itu difokuskan pada normalisasi garis pantai, pengerukan alur pelayaran hingga kedalaman -6,5 mLWS, serta pengembangan terminal curah kering dan cair guna memperkuat rantai pasok komoditas strategis di pesisir barat Sumatera.
Menanggapi sejumlah kendala operasional dan birokrasi yang disampaikan Pelindo, Dudung menegaskan komitmen Kantor Staf Presiden untuk membantu menyelesaikan hambatan lintas kementerian dan lembaga.
“Beberapa kendala di lapangan dan masalah kebirokrasian memang harus kita tuntaskan. Nanti akan kita selesaikan, bagaimana proses di Pulau Nipa, efisiensi jalan tol, hingga komunikasi dengan bea cukai agar koordinasi tidak rumit,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pelindo akan mengirimkan surat resmi kepada KSP yang memuat rincian hambatan strategis di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses debottlenecking atau penguraian hambatan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Dudung menegaskan, KSP akan terus memantau rencana aksi Pelindo melalui mekanisme Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) serta Distra KSP.
“KSP hadir sebagai penyambung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Pelindo dengan kementerian yang masih menghambat. Jika ini dituntaskan cepat, maka dampaknya akan baik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Dudung juga mengapresiasi tren positif sektor pelabuhan nasional. Menurutnya, peningkatan aktivitas impor hingga 11 persen secara nasional, bahkan mencapai 13 persen di Semarang, menunjukkan geliat ekonomi yang terus tumbuh.
Kunjungan KSP ke Tanjung Priok disebut sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memastikan transformasi pelabuhan memberikan dampak langsung terhadap efisiensi logistik dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Turut mendampingi Dudung dalam kunjungan tersebut, Plt Deputi IV KSP Fadjar Dwi Wishnuwardhani bersama jajaran tenaga ahli KSP.
Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar, Wakil Direktur Utama Drajat Sulistyo, Komisaris Arief Poyuono, serta jajaran manajemen Pelindo lainnya.(asy,*)
