KALTIM.Jentik.Id – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kaltim, Selasa (21/04/2026).
Aksi demonstrasi besar-besaran ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang dinilai tidak efisien dan belum berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam orasinya, massa menyoroti alokasi anggaran pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan sebesar Rp 25 miliar dan iebijakan tersebut dianggap mencederai rasa keadilan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.
Selain itu, massa juga menuntut transparansi pemerintah terkait dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), khususnya yang berkaitan dengan dominasi keluarga gubernur dalam struktur kekuasaan di Kalimantan Timur.
Aksi ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa menyuarakan kritik terhadap kepemimpinan dan kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
“Meski Gubernur Rudy Mas’ud menyatakan bahwa pengadaan tersebut bertujuan menjaga “marwah” Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam menyambut tamu global, publik menilai kebijakan itu kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Massa turut mendesak DPRD Kaltim agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan independen. Sorotan publik juga tertuju pada Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud dari Fraksi Golkar, yang merupakan saudara kandung gubernur.
Perwakilan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda, Kamarul Azwan, mengatakan bahwa konsolidasi terus dilakukan untuk menyatukan tuntutan aksi.
Ia menyebutkan, terdapat tiga poin utama yang menjadi fokus tuntutan, salah satunya terkait dugaan praktik KKN dalam pemerintahan daerah.
“Sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan publik harus ditinjau ulang. Dugaan nepotisme juga harus menjadi perhatian serius dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Kamarul.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD seharusnya dapat bersikap independen tanpa dipengaruhi relasi keluarga.
“Jangan sampai hubungan keluarga memengaruhi kinerja pengawasan dewan secara profesional,” tegasnya.
Kamarul turut mengklarifikasi terkait beredarnya poster bertuliskan “lengserkan gubernur”. Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan berasal dari kelompok mahasiswa, melainkan dari elemen masyarakat yang lebih dulu menginisiasi gerakan.
Sementara itu, menjelang aksi, sejumlah simpatisan masyarakat turut memberikan bantuan logistik di posko aksi sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut.(Red/*)
