Ruang Kerja Bupati Lombok Barat Dan Kadis PUPRPKP Disegel KPK, Belum Ada Penjelasan Resmi

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 20 Juli 2026 - 16:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dan  Wakilnya Hj. Nurul Adha.masa jabatan periode 2025-2030.

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dan Wakilnya Hj. Nurul Adha.masa jabatan periode 2025-2030.

Lombok Barat, Jentik.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), serta ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), Lalu Ratnawo, pada Senin (20/7/2026).

Penyegelan dilakukan pada pagi hari. Pantauan di lokasi menunjukkan pita merah-hitam bertuliskan “Dilarang Melewati Garis Batas” terpasang di pintu ruang kerja kedua pejabat tersebut.

Sebelum penyegelan berlangsung, Bupati Lalu Ahmad Zaini diketahui masih mengikuti kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat hingga dini hari.

Baca Juga :  Kemenkes Langsung Bentuk Tim Investigasi untuk Selidiki Kematian dr Myta di Jambi

“Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat, Akhmad Saikhu, mengaku baru mengetahui adanya penyegelan setelah tiba di kantor.

“Ia mengatakan, sebelumnya dirinya bersama Bupati dan sejumlah pejabat masih menghadiri acara nonton bareng pertandingan final Piala Dunia.

“Saya mungkin dalam konteks ini tidak akan menjelaskan lebih jauh. Karena tadi pagi kita nonton bareng sampai selesai, setelah itu kami pulang,” ujar Saikhu.

Saikhu juga memastikan Bupati Lalu Ahmad Zaini tidak berada di kantor saat penyegelan dilakukan oleh tim KPK. Hingga Senin siang, menurutnya, belum ada penjelasan resmi dari lembaga antirasuah terkait alasan maupun perkara yang melatarbelakangi penyegelan tersebut.

Baca Juga :  LBH Alam Sakti Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum

“Secara resmi pihak KPK belum memberikan keterangan mengenai penyegelan ruang kerja Bupati maupun Kepala Dinas PUPRPKP,” kata Saikhu.

Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum menyampaikan pernyataan resmi mengenai status penyegelan maupun dugaan perkara yang sedang ditangani. Jentik.id masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari KPK terkait perkembangan kasus tersebut.(asy*).

Berita Terkait

KPK Cegah Ahmad Dedi alias Dedi Congor ke Luar Negeri dalam Kasus Bea Cukai
Kapolda Jambi Instruksikan Seluruh Kapolres Petakan Wilayah Rawan PETI
Ibu Kandung Ditemukan Meninggal, Anak yang Berstatus Polisi Kini Ditahan
Ladang Ganja Seluas 18 Hektare Terungkap di Aceh Utara, BNN Amankan Empat Orang
TNI AL Bongkar Aksi Penyelundupan Emas Rp2,9 Miliar, Petugas Temukan 3 Benda Mencurigakan
Polisi Bongkar 3 Kasus Solar Subsidi di Padang, Puluhan Jeriken Jadi Barang Bukti!
Polda Jambi Ungkap 32 Kasus PETI, 71 Tersangka Diamankan dan 3,5 Kilogram Emas Disita
Bangkai Kapal Wisata Kerinci Sakti Senilai Rp1,2 Miliar Kembali Muncul, Baru Sepekan Berlayar Sudah Rusak
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 16:39 WIB

KPK Cegah Ahmad Dedi alias Dedi Congor ke Luar Negeri dalam Kasus Bea Cukai

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:40 WIB

Kapolda Jambi Instruksikan Seluruh Kapolres Petakan Wilayah Rawan PETI

Kamis, 29 Oktober 2026 - 11:27 WIB

Ibu Kandung Ditemukan Meninggal, Anak yang Berstatus Polisi Kini Ditahan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 09:27 WIB

Ladang Ganja Seluas 18 Hektare Terungkap di Aceh Utara, BNN Amankan Empat Orang

Selasa, 27 Oktober 2026 - 21:53 WIB

TNI AL Bongkar Aksi Penyelundupan Emas Rp2,9 Miliar, Petugas Temukan 3 Benda Mencurigakan

Berita Terbaru