Belanja Negara 2027 Tembus Rp4.097 Triliun, Prabowo Bidik Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 08:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Wakil Presiden dan Ketua DPR RI menyapa sejumlah legislator pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Wakil Presiden dan Ketua DPR RI menyapa sejumlah legislator pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

JAKARTA, jentik.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rancangan postur RAPBN 2027 dalam Pidato Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam rancangan tersebut, pemerintah menargetkan belanja negara Rp4.097,2 triliun pada 2027. Angka itu meningkat dibandingkan APBN 2026 yang mencapai Rp3.842,7 triliun.

Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah menyusun RAPBN 2027 secara ekspansif. Namun, pemerintah tetap mengarahkan penggunaan anggaran secara terukur agar belanja negara mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026,” ujar Prabowo, Jumat (14/8).

RAPBN 2027 Fokus pada Delapan Prioritas

Selanjutnya, Prabowo menjelaskan delapan program kerja prioritas nasional yang akan menjadi fokus pemerintah pada 2027.

Pertama, pemerintah akan memperkuat kedaulatan pangan. Selain itu, pemerintah mendorong kemandirian energi dan air untuk memperkuat ketahanan nasional.

Kemudian, pemerintah juga memprioritaskan pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Baca Juga :  OJK Nyatakan 6 Bank Bangkrut di Indonesia hingga April 2026

Di sisi lain, pemerintah akan mempercepat hilirisasi dan industrialisasi. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah berbagai komoditas sekaligus memperkuat industri dalam negeri.

Selanjutnya, pemerintah mengarahkan anggaran untuk infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa. Pada saat yang sama, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan melalui berbagai program pembangunan.

Dengan demikian, pemerintah berharap delapan prioritas tersebut dapat berjalan secara beriringan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Pendapatan Negara Ditargetkan Rp3.426 Triliun

Sementara itu, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun pada 2027.

Target tersebut meningkat dari pendapatan negara dalam APBN 2026 yang mencapai Rp3.153,6 triliun.

Selain pendapatan, pemerintah juga merencanakan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun untuk mendukung kebutuhan anggaran tahun depan.

Dengan postur tersebut, pemerintah menetapkan defisit RAPBN 2027 sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rencana defisit APBN 2026 yang mencapai 2,68 persen PDB. Pada 2026, pemerintah merencanakan pembiayaan sebesar Rp689,1 triliun.

Baca Juga :  Final Indonesia vs Thailand Memanas, Prabowo Hadir Langsung di GBK

Prabowo mengatakan pemerintah ingin menjaga keseimbangan fiskal melalui pengelolaan anggaran yang lebih terukur.

“Kita memahami bahwa defisit yang lebih rendah menunjukkan cita-cita anggaran yang lebih seimbang,” kata Prabowo.

Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Selain menyusun postur anggaran, pemerintah juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mendorong berbagai sektor strategis. Misalnya, pemerintah akan memperkuat sektor pangan, energi, industri, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi masyarakat.

Dengan belanja negara yang lebih besar, pemerintah berharap berbagai program prioritas dapat meningkatkan aktivitas ekonomi.

Selain itu, pemerintah ingin mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Pada akhirnya, pemerintah menargetkan RAPBN 2027 tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga mempercepat pembangunan nasional.

Melalui belanja negara Rp4.097,2 triliun, Prabowo berharap pemerintah dapat menjalankan program prioritas secara efektif. Dengan begitu, target pertumbuhan ekonomi 6 persen sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.  (nr*)

Berita Terkait

Kapolri Tetapkan 11 Korporasi sebagai Tersangka Karhutla, Tiga Perusahaan Berstatus PMA
Rieke Dukung Prabowo Berantas Mafia Sawit dan Tindak Pelaku Karhutla
Usulan Luhut soal Definisi Korupsi Ditolak Anggota DPR, Dinilai Berisiko
Karhutla Picu 314 Ribu Kasus ISPA, 70 Ribu Balita Terdampak! Kemenkes Ungkap Data Terbaru
Menkeu Suahasil Tegaskan Gaji PNS Tetap Dibayar Lewat Bank, Bagaimana Usulan Koperasi Merah Putih?
Diiming-imingi Kerja di Luar Negeri, WNI Terancam Jadi Tentara Bayaran, Imigrasi Bertindak
Survei CELIOS Tempatkan Bahlil di Posisi Bawah, Golkar Buka Data Kinerja ESDM
Program MBG Mulai Sasar Pesantren di Pulau Jawa pada Akhir Oktober 2026
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:46 WIB

Kapolri Tetapkan 11 Korporasi sebagai Tersangka Karhutla, Tiga Perusahaan Berstatus PMA

Kamis, 22 Oktober 2026 - 07:29 WIB

Usulan Luhut soal Definisi Korupsi Ditolak Anggota DPR, Dinilai Berisiko

Rabu, 21 Oktober 2026 - 19:01 WIB

Karhutla Picu 314 Ribu Kasus ISPA, 70 Ribu Balita Terdampak! Kemenkes Ungkap Data Terbaru

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:54 WIB

Menkeu Suahasil Tegaskan Gaji PNS Tetap Dibayar Lewat Bank, Bagaimana Usulan Koperasi Merah Putih?

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:47 WIB

Diiming-imingi Kerja di Luar Negeri, WNI Terancam Jadi Tentara Bayaran, Imigrasi Bertindak

Berita Terbaru