JAMBI, jentik.id – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas pihak yang menanam kelapa sawit secara ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura).
Ia juga meminta penyidik mendalami dugaan keterkaitan aktivitas tersebut dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi beberapa waktu lalu.
Hafiz menyatakan dukungannya terhadap langkah Satuan Tugas (Satgas) yang menertibkan tanaman sawit ilegal dengan mencabut bibit-bibit yang berada di kawasan konservasi.
“Kita mendukung beberapa kali kegiatan turun lapangan dari teman-teman Satgas untuk mencabut bibit-bibit sawit yang sudah ditanam,” ujar Hafiz, Selasa (10/11/2026).
DPRD Minta Penegak Hukum Telusuri Pelaku
Hafiz menegaskan, kawasan hutan memiliki fungsi khusus yang harus dijaga. Karena itu, siapa pun tidak boleh memanfaatkannya untuk perkebunan sawit tanpa izin.
Ia meminta aparat tidak hanya menertibkan tanaman ilegal, tetapi juga mencari pihak yang mengatur dan melakukan penanaman tersebut.
“Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut sampai tuntas siapa pihak-pihak yang menanam sawit ini. Jangan-jangan ada hubungannya dengan kejadian kebakaran beberapa waktu yang lalu,” tegasnya.
Pembakaran Hutan Rugikan Masyarakat
Menurut Hafiz, pembakaran lahan untuk membuka perkebunan dapat merusak ekosistem dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Oleh sebab itu, ia mendorong aparat menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan pihak yang terlibat.
“Apapun ceritanya, yang namanya kawasan hutan itu tidak bisa dilakukan penanaman. Apalagi kalau sampai melakukan pembakaran, itu sangat merugikan masyarakat. Aturannya sudah ada, kami dorong aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan seadil-adilnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, sebuah video memperlihatkan anggota Satgas Karhutla mencabut bibit kelapa sawit yang tumbuh di kawasan hutan.
Namun, hingga Selasa (10/11/2026), belum ada keterangan resmi mengenai pihak yang memerintahkan maupun melakukan penanaman tersebut.
DPRD Jambi berharap aparat segera menelusuri kasus ini agar praktik penyerobotan kawasan hutan tidak kembali terjadi dan kelestarian Tahura tetap terjaga. (nr*)
