Jakarta, jentik.id –Keikutsertaan ASN dalam program Komcad (Komponen Cadangan) harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah diatur dalam perundang-undangan, termasuk ketentuan dan kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa tidak semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjadi bagian dari komponen cadangan (komcad) dalam sistem pertahanan negara.
Rini menjelaskan, ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, tidak otomatis dapat bergabung sebagai komcad. Meskipun bersifat sukarela, ASN tetap wajib memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
“Tidak semua ASN bisa menjadi komcad. Ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan undang-undang. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menetapkan kuota, sehingga tidak semua pegawai dapat ikut,” ujar Rini di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (24/2), dilansir jpnn.com.
Ia menambahkan, minat atau kesediaan secara sukarela saja tidak cukup jika calon peserta tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Artinya, seleksi tetap dilakukan untuk memastikan hanya ASN yang memenuhi kriteria yang dapat mengikuti program tersebut.
Menurut Rini, ASN yang lolos seleksi dan memenuhi syarat akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar militer selama sekitar 30 hingga 45 hari. Pelatihan tersebut bertujuan membekali peserta dengan kemampuan dasar dalam mendukung pertahanan negara.
Keterlibatan ASN dalam komponen cadangan sebenarnya telah diatur melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komcad dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Menteri PANRB saat itu, almarhum Tjahjo Kumolo.
“Surat edaran itu menegaskan bahwa komcad merupakan bagian dari partisipasi ASN dalam upaya bela negara. Jadi, ini bukan kebijakan baru, melainkan sudah diatur sejak beberapa tahun lalu,” jelas Rini.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan rencana melibatkan sekitar 4.000 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga di Jakarta sebagai komponen cadangan. Para ASN yang diprioritaskan berusia antara 18 hingga 35 tahun.
Program tersebut direncanakan mencakup pendidikan dasar militer untuk memperkuat kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung sistem pertahanan nasional. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menyebutkan bahwa pelatihan dasar tersebut kemungkinan akan dimulai pada April 2026.
Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya siap mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi para ASN yang terpilih menjadi komcad.
Program komponen cadangan merupakan bagian dari strategi pertahanan negara yang melibatkan warga sipil, termasuk ASN, untuk memperkuat sistem pertahanan nasional. Namun, pemerintah menegaskan bahwa keikutsertaan ASN tetap bersifat selektif, sukarela, dan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. (ms)
