Kaltim, jentik.id-–Massa menggelar demonstrasi besar-besaran ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Mereka menilai pemerintah tidak efisien dan belum berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kaltim, Selasa (21/04/2026).
Ribuan Massa Kaltim Gelar Aksi di DPRD
Dalam orasinya, massa menyoroti alokasi anggaran pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan sebesar Rp 25 miliar. Mereka menganggap kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.
Massa Soroti Dugaan KKN dan Nepotisme
Massa juga menuntut pemerintah membuka transparansi terkait dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka secara khusus menyoroti dominasi keluarga gubernur dalam struktur kekuasaan di Kalimantan Timur.
Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa turut mengkritik kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Meski Gubernur Rudy Mas’ud menyatakan bahwa pengadaan tersebut bertujuan menjaga “marwah” Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam menyambut tamu global, publik tetap menilai kebijakan itu kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Mahasiswa Desak DPRD Bersikap Independen
Massa mendesak DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan independen. Publik juga menyoroti Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud dari Fraksi Golkar, yang merupakan saudara kandung gubernur.
Perwakilan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda, Kamarul Azwan, mengatakan pihaknya terus melakukan konsolidasi untuk menyatukan tuntutan aksi.
Ia menyebut tiga poin utama menjadi fokus tuntutan, salah satunya dugaan praktik KKN dalam pemerintahan daerah.
“Sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan publik harus ditinjau ulang. Dugaan nepotisme juga harus menjadi perhatian serius dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Kamarul.
Kamarul menegaskan DPRD harus bersikap independen tanpa pengaruh relasi keluarga.
“Jangan sampai hubungan keluarga memengaruhi kinerja pengawasan dewan secara profesional,” tegasnya.
Ia juga mengklarifikasi poster bertuliskan “lengserkan gubernur” yang beredar. Menurutnya, mahasiswa tidak membuat poster tersebut. Elemen masyarakat lain lebih dulu menginisiasi gerakan itu.
Dukungan Logistik Warnai Aksi
Menjelang aksi, sejumlah simpatisan masyarakat memberikan bantuan logistik di posko aksi. Mereka menunjukkan dukungan langsung terhadap gerakan tersebut.(Red/*)
