PADANG, jentik.id – Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumatera Barat mengungkap sejumlah modus penyalahgunaan solar subsidi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Pendistribusian JBT dan JBKP, Kamis (4/6/2026).
Gubernur Sumbar Mahyeldi memimpin rapat di Auditorium Gubernur Sumbar. Sejumlah pejabat daerah, aparat penegak hukum, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, dan kepala daerah se-Sumbar turut hadir.
Satgas menemukan berbagai praktik yang diduga memicu kelangkaan solar, seperti penggunaan kendaraan berpelat ganda, modifikasi tangki untuk menambah kapasitas BBM, pengisian berulang dengan beberapa QR Code, serta penyaluran solar subsidi ke tambang ilegal.
Wali Kota Padang Fadly Amran mendukung penguatan pengawasan agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran. Menurutnya, antrean panjang di sejumlah SPBU telah mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
“Pengawasan harus terus diperkuat agar distribusi BBM subsidi berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan,” katanya.
Karena itu, Fadly mendorong penyempurnaan regulasi dan sistem distribusi untuk menutup celah penyimpangan.
Mahyeldi menegaskan subsidi energi harus sampai kepada masyarakat yang berhak. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait memperkuat koordinasi serta pengawasan di lapangan.
Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengapresiasi langkah pengawasan di Sumbar. Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat berhasil menekan konsumsi solar subsidi dan mengurangi potensi penyalahgunaan.
Selain itu, BPH Migas mengkaji penerapan PIN atau OTP pada sistem QR Code untuk mempersempit peluang kecurangan.
Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan memastikan stok BBM di Sumbar tetap aman. Ia menyebut pengawasan yang lebih ketat dan operasi lapangan berhasil menurunkan konsumsi solar subsidi serta mengurangi antrean di sebagian besar SPBU.
Melalui rapat tersebut, seluruh pihak sepakat memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi agar lebih efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat. (nr*)
