JAMBI, jentik.id – Pemerintah Provinsi Jambi menghadapi tekanan anggaran karena belanja pegawai terus meningkat. Pemprov mencatat sekitar 34 persen APBD habis untuk membayar gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN).
Nilai belanja pegawai kini mencapai Rp1,1 triliun. Kondisi ini membebani keuangan daerah di tengah kebutuhan pembangunan dan layanan publik.
Pemerintah mengaitkan kenaikan ini dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam beberapa waktu terakhir. Penambahan pegawai langsung menaikkan beban belanja rutin.
Situasi tersebut mendorong Pemprov Jambi mencari solusi untuk menjaga keseimbangan fiskal. Pemerintah khawatir dominasi belanja pegawai mengurangi anggaran sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah mulai membatasi rekrutmen pegawai baru. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai.
Ke depan, pemerintah tetap membuka rekrutmen CPNS dan PPPK secara terbatas. Pemerintah menyesuaikan jumlah penerimaan dengan jumlah pegawai yang pensiun agar beban anggaran tidak meningkat.
Kepala BPKAD Provinsi Jambi, Agus Pirngadi, menegaskan kebijakan ini penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah. Ia menyebut pengendalian belanja pegawai menjadi kunci stabilitas keuangan.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap APBD Jambi menjadi lebih seimbang. Pemerintah juga mengarahkan anggaran ke sektor prioritas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (nr*)
