Jakarta,jentik.id – Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar tidak lengah meskipun inflasi nasional saat ini masih dalam kondisi terkendali.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa stabilitas inflasi bisa berubah sewaktu-waktu, terutama dipengaruhi dinamika global.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah meningkatnya ketegangan geopolitik di Selat Hormuz, yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dan pangan dunia.
“Situasi global sangat dinamis, sehingga kita tidak boleh berpuas diri. Pemda dan seluruh kementerian/lembaga harus tetap waspada,” ujar Tomsi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen. Angka ini masih berada dalam target pemerintah di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, yang dinilai cukup ideal karena menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen.
Meski demikian, Tomsi menekankan pentingnya pengendalian harga komoditas, terutama yang diatur melalui harga eceran tertinggi (HET). Ia menegaskan bahwa setiap kenaikan harga, sekecil apa pun, harus segera direspons.
“Naik seratus rupiah pun tidak boleh terjadi tanpa upaya pengendalian, khususnya untuk komoditas strategis,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Kemendagri, Jakarta. Dalam forum itu, Tomsi juga meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak hanya mengikuti rapat, tetapi turun langsung ke lapangan untuk memastikan stabilitas harga.
Ia juga menyoroti sejumlah komoditas yang memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada akhir April 2026, seperti minyak goreng, bawang merah, gula pasir, cabai merah, dan beras. Khusus minyak goreng, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga tercatat meningkat menjadi 240 kabupaten/kota pada pekan kelima April, dari sebelumnya 224 daerah pada pekan keempat.
Selain itu, Tomsi meminta daerah dengan tingkat inflasi di atas rata-rata nasional segera mengambil langkah konkret untuk menekan laju kenaikan harga.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan narasumber, antara lain Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, Direktur Statistik Harga BPS Sarpono, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional, Kelik Budiana.
Pemerintah berharap sinergi pusat dan daerah terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.(asy*)
