KPK OTT Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Belasan Orang Ikut Diperiksa

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 4 Juni 2026 - 11:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah. Foto: Youtube/Kantor Imigrasi Jakarta Barat

Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah. Foto: Youtube/Kantor Imigrasi Jakarta Barat

JAKARTA, jentik.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penangkapan Ronald saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Budi menjelaskan, tim KPK menggelar OTT di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Dalam operasi tersebut, penyidik membawa belasan orang untuk menjalani pemeriksaan. Mereka berasal dari kalangan pejabat negara dan pihak swasta.

Baca Juga :  KPK Geladah Kontor BPK Perwakikan RI Palembang Sita Sejumlah Dokumen Petunnjuk Terkait Suap Bupati Muara Enim Edison.

Penyidik menduga kasus ini berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia. Saat ini, KPK masih menelusuri aliran dana dan peran masing-masing pihak.

“Kami akan menjelaskan perkara ini setelah penyidik menyelesaikan pemeriksaan awal. Saat ini tim masih menelusuri dugaan suap, pemerasan, atau bentuk tindak pidana korupsi lainnya,” kata Budi.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengaku sudah menerima informasi mengenai operasi tersebut. Ia menyatakan jajarannya masih menunggu keterangan resmi dari KPK.

Baca Juga :  Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, resmi ditahan Kejagung Dugaan Mark Up Harga Sebanyak 12.802 Unit Motor Listrik.

Sampai sekarang, Ronald Arman Abdullah belum memberikan tanggapan terkait OTT itu. Penyidik masih memeriksa seluruh pihak yang KPK bawa dalam operasi tersebut.

Sesuai aturan yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum para terperiksa setelah operasi tangkap tangan berlangsung. (nr*)

Berita Terkait

KPK Cegah Ahmad Dedi alias Dedi Congor ke Luar Negeri dalam Kasus Bea Cukai
Kapolda Jambi Instruksikan Seluruh Kapolres Petakan Wilayah Rawan PETI
Ibu Kandung Ditemukan Meninggal, Anak yang Berstatus Polisi Kini Ditahan
Ladang Ganja Seluas 18 Hektare Terungkap di Aceh Utara, BNN Amankan Empat Orang
TNI AL Bongkar Aksi Penyelundupan Emas Rp2,9 Miliar, Petugas Temukan 3 Benda Mencurigakan
Polisi Bongkar 3 Kasus Solar Subsidi di Padang, Puluhan Jeriken Jadi Barang Bukti!
Polda Jambi Ungkap 32 Kasus PETI, 71 Tersangka Diamankan dan 3,5 Kilogram Emas Disita
Bangkai Kapal Wisata Kerinci Sakti Senilai Rp1,2 Miliar Kembali Muncul, Baru Sepekan Berlayar Sudah Rusak
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 16:39 WIB

KPK Cegah Ahmad Dedi alias Dedi Congor ke Luar Negeri dalam Kasus Bea Cukai

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:40 WIB

Kapolda Jambi Instruksikan Seluruh Kapolres Petakan Wilayah Rawan PETI

Kamis, 29 Oktober 2026 - 11:27 WIB

Ibu Kandung Ditemukan Meninggal, Anak yang Berstatus Polisi Kini Ditahan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 09:27 WIB

Ladang Ganja Seluas 18 Hektare Terungkap di Aceh Utara, BNN Amankan Empat Orang

Selasa, 27 Oktober 2026 - 21:53 WIB

TNI AL Bongkar Aksi Penyelundupan Emas Rp2,9 Miliar, Petugas Temukan 3 Benda Mencurigakan

Berita Terbaru