Jambi, jentik.id–Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Al Haris mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa. Mereka menilai kebijakan pemerintah tidak selaras dengan kondisi sosial masyarakat saat ini.
Sejumlah mahasiswa menyoroti prioritas pembangunan yang terfokus pada fasilitas fisik bagi pejabat dengan sumber anggaran dari APBD Provinsi Jambi. Fokus tersebut memicu pro dan kontra di tengah masyarakat.
Mahasiswa juga menilai kebijakan itu kurang mencerminkan empati terhadap kebutuhan publik. Egil Pratama Putra, mahasiswa Universitas Jambi, menyampaikan kritik melalui media “cakapcuap.com”. Ia menyoroti ketimpangan dalam penentuan skala prioritas pembangunan daerah.
Menurut Egil, Pemerintah Provinsi Jambi saat ini lebih menekankan pembangunan fasilitas elit dibandingkan penyelesaian persoalan infrastruktur publik yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.
“Terjadi pergeseran prioritas kebijakan pembangunan. Pemerintah kurang memperhatikan fasilitas yang bisa dinikmati masyarakat dan justru terjebak pada proyek yang hanya dinikmati segelintir pejabat,” ujar Egil, Selasa (21/04/2026).
Ia mencontohkan proyek rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi yang menyerap anggaran cukup besar dari APBD. Ia menilai proyek tersebut tidak mendesak dan tidak memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Secara etika kepemimpinan, langkah ini tidak elok. Pemerintah tetap memprioritaskan renovasi fasilitas elit, sementara banyak fasilitas umum terbengkalai. Kondisi ini menunjukkan distorsi dalam menentukan kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Egil juga menilai penggunaan APBD untuk proyek tersebut lebih mengakomodasi kepentingan elit dan berpotensi bermuatan politik. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh menjadi alat untuk memenuhi kepentingan kekuasaan.
“Jika kebijakan terus menjauh dari aspirasi rakyat, kepercayaan publik bisa runtuh. Masyarakat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar kemegahan fasilitas,” tambahnya.
Ia mengajak masyarakat sipil dan kalangan mahasiswa untuk terus mengawal serta mengkritisi kebijakan pemerintah daerah. Ia juga meminta DPRD Provinsi Jambi bersikap tegas dengan menunda proyek fasilitas jabatan dan mengutamakan kebutuhan publik yang lebih mendesak. (Red/*)
