Jakarta, jentik.id – PDI Perjuangan (PDIP) secara resmi mengirimkan surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta data terkait dugaan keterlibatan kader partai dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan tidak ada kader yang memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut atas pernyataan salah seorang petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar partai mengambil langkah tegas apabila terdapat kader yang terbukti mencari keuntungan dari program yang diperuntukkan bagi masyarakat.
“Surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan setelah Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui SPPG tersebut,” kata Hasto kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).
Hasto menegaskan, apabila pernyataan tersebut benar, PDIP akan melakukan evaluasi dan penertiban secara internal terhadap kader yang terlibat.
“Karena yang menyampaikan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai mengirimkan surat agar kami dapat melakukan langkah-langkah koreksi dan penertiban di internal,” ujarnya.
Ia menambahkan, PDIP memiliki kebijakan yang melarang seluruh anggota maupun kader memanfaatkan program pemerintah untuk memperoleh keuntungan finansial, termasuk dalam program MBG.
“Partai sudah mengambil kebijakan bahwa setiap anggota dan kader dilarang terlibat dalam proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat,” tegas Hasto.
Hingga kini, DPP PDIP mengaku masih menunggu tanggapan resmi dari BGN atas permintaan data tersebut. Jika belum mendapat jawaban, partai berencana kembali mengirimkan surat sebagai tindak lanjut.
“Kalau belum ada jawaban, nanti kita kirim surat yang kedua. Ini sudah menjadi kebijakan partai,” pungkasnya.(asy*).
