SUNGAI PENUH, Jentik.Id – Kenaikan tarif tiket travel yang dilakukan secara sepihak oleh sejumlah pengelola jasa transportasi menuai sorotan dari berbagai kalangan. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan DPRD tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
Kenaikan tarif, khususnya untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) kelas ekonomi, sejatinya harus melalui persetujuan pemerintah. Selain itu, besaran kenaikan juga tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan, maksimal 10 persen dari tarif dasar atau sesuai ketentuan Kementerian Perhubungan.
Jika kenaikan tarif dilakukan tanpa persetujuan resmi, pemerintah melalui Dinas Perhubungan (Dishub) atau pihak berwenang izin usaha bagi perusahaan otobus (PO) travel atau operator AKAP dapat memberi sanksi, termasuk pencabutan
“Kenaikan tarif memang diperbolehkan, namun tidak boleh melebihi 10 persen dan harus melalui koordinasi dengan pemerintah daerah maupun DPRD dan tidak bisa dilakukan sepihak karena usaha ini menyangkut kepentingan masyarakat dan pelayanan publik,” ujar salah satu sumber.
Sementara itu, Suhardi, seorang mahasiswa, menilai lonjakan tarif travel sangat memberatkan masyarakat. Ia mendesak Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kabupaten Kerinci,( Dinas Perhubungan ) serta DPRD segera mengambil sikap terhadap kenaikan tarif jangan, kebaikan siku cadang dibeban kepada masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.
“Kita minta pemerintah daerah dan DPRD segera menyikapi persoalan ini. Jangan sampai masyarakat terus dibebani,” tegasnya.ujar Rendra.
Hal senada disampaikan oleh Randa yang menyebutkan, pihaknya akan mendorong Pemeritah ke dua daerah dan DPRD untuk segera kangkah untuk memanggil pengelola jasa travel bersama Dinas Perhubungan guna untuk meminta penjelasan dan kepastian hukum.
“Kita akan segera mengagendakan pemanggilan pihak travel dan Dishub. Ini penting untuk mendengar langsung penjelasan mereka,” ujar Randa.
