Fraksi PKB DPRD Jambi Soroti Kemelut dan Profesionalisme Kinerja Bank 9 Jambi

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 7 April 2026 - 17:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jambi, jentik.id — Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) angkat bicara terkait kemelut yang berlarut-larut di Bank 9 Jambi. Mereka mempertanyakan profesionalisme kinerja bank daerah tersebut dalam mengelola dana dan kepercayaan  masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi atas LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2025, Senin (06/04/2026), di ruang rapat Gedung DPRD Provinsi Jambi, disampaikan Juru bicara Fraksi PKB, Erfan,

“Keprihatinan mendalam atas insiden serangan siber yang baru-baru ini melumpuhkan sistem Bank 9 Jambi, menurutnya, peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman serius terhadap kredibilitas perbankan daerah dan kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya.

Baca Juga :  Wartawan Harus Jadi Pendidik Publik, Karya Jurnalistik Memiliki Beban Moral

Fraksi PKB menilai serangan siber itu telah menimbulkan kekhawatiran luas di tengah masyarakat. Sebagai salah satu ujung tombak pelayanan keuangan di Provinsi Jambi, lemahnya sistem keamanan dinilai berdampak signifikan terhadap turunnya tingkat kepercayaan publik.

“Kami menekankan pentingnya langkah konkret untuk segera mengembalikan kepercayaan masyarakat, antara lain melalui peningkatan sistem keamanan siber, transparansi informasi terkait penanganan insiden, serta komunikasi yang jelas kepada nasabah,” tegas

Perwakilan Fraksi PKB.
Selain aspek teknis, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya akuntabilitas manajemen. Mereka mendesak Gubernur Jambi selaku pemegang saham untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja direksi dan komisaris Bank 9 Jambi.

Baca Juga :  Wacana Pajak Selat Malaka Mengemuka, Jambi Bisa Panen Cuan Besar

Adapun tuntutan Fraksi PKB meliputi evaluasi kinerja serta peninjauan ulang terhadap kompetensi jajaran direksi dan komisaris dalam memitigasi risiko.

Mereka juga menegaskan pentingnya keterlibatan legislatif (DPRD) dalam mengawasi secara ketat langkah-langkah perbaikan yang dilakukan, terkait tata kelola risiko, PKB mendorong agar pengelolaan risiko dilakukan secara profesional guna menjaga stabilitas dan kredibilitas bank daerah.

Fraksi PKB berharap pemerintah daerah tidak menganggap remeh persoalan ini, mengingat peran vital Bank 9 Jambi dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat hingga ke pelosok daerah. (am)

Berita Terkait

Paripurna Anggaran Berujung Adu Jotos, Ketua DPRD Ende Dilaporkan ke Polisi
Desil DTSEN Tiba-Tiba Berubah? Gus Ipul Ungkap Ada 12 Juta Data Baru
11 Desa di Kerinci Belum Cairkan Dana Desa Tahap II 2026
RSUD Mayjen H.A. Thalib Hadirkan Layanan CT-Scan untuk Masyarakat
Bahas Masa Depan ASN, Wawako Azhar Hamzah Ikuti Rakor Se-Provinsi Jambi
Polres Merangin Tindak PETI di DAS Merangin, Polisi Sita Dua Ekskavator
Jelang Rampung, Wali Kota Alfin Cek Pembangunan Pasar Sungai Penuh yang Ditargetkan Selesai Oktober
Kapolres Kerinci Diganti, AKBP Hernawan Rizky Yudhantoro Dipercaya Pimpin Polres Kerinci
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 21:57 WIB

Paripurna Anggaran Berujung Adu Jotos, Ketua DPRD Ende Dilaporkan ke Polisi

Jumat, 4 September 2026 - 20:22 WIB

Desil DTSEN Tiba-Tiba Berubah? Gus Ipul Ungkap Ada 12 Juta Data Baru

Jumat, 4 September 2026 - 17:23 WIB

11 Desa di Kerinci Belum Cairkan Dana Desa Tahap II 2026

Jumat, 4 September 2026 - 13:18 WIB

Bahas Masa Depan ASN, Wawako Azhar Hamzah Ikuti Rakor Se-Provinsi Jambi

Rabu, 2 September 2026 - 21:52 WIB

Polres Merangin Tindak PETI di DAS Merangin, Polisi Sita Dua Ekskavator

Berita Terbaru

Ilustrasi – Belasan Desa di Kerinci Belum Cairkan Dana Desa. (Foto: AI)

Daerah

11 Desa di Kerinci Belum Cairkan Dana Desa Tahap II 2026

Jumat, 4 Sep 2026 - 17:23 WIB