Kerinci, Jentik.id-Kerusakan Ekosistem Taman Nasional Kerinci Seblat Diduga Semakin Meluas, bisa Tinggal Nama Pengawasan Kawasan Sangat Lemah.
Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan hutan tropis penting di Sumatera, kini menghadapi ancaman serius akibat berbagai aktivitas ilegal.
Perambahan hutan, pencurian kayu, perburuan satwa liar, hingga aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) menjadi persoalan yang terus membayangi kelestarian kawasan konservasi tersebut.
Kerusakan kawasan hutan TNKS bukan persoalan baru. Sejak ditetapkan sebagai kawasan konservasi oleh pemerintah pada dekade 1980-an, berbagai bentuk gangguan terhadap ekosistem hutan dilaporkan terus terjadi di sejumlah wilayah.
TNKS membentang di empat provinsi, yakni Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Luasnya kawasan serta kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pengawasan dan perlindungan hutan.
Ancaman terhadap TNKS memiliki karakteristik berbeda di setiap wilayah. Mulai dari perambahan kawasan hutan, penebangan dan pencurian kayu secara ilegal, hingga perburuan satwa liar yang dilindungi.
Persoalan lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah ancaman terhadap keberadaan satwa endemik Sumatera. Harimau Sumatera, misalnya, menghadapi tekanan akibat penyusutan habitat, konflik dengan manusia, serta praktik perburuan liar.
Begitu pula dengan Badak Sumatera yang populasinya berada dalam kondisi sangat kritis. Satwa bercula satu ini pernah dilaporkan ditemukan di sejumlah kawasan hutan Sumatera, termasuk wilayah Bengkulu dan sekitar Kerinci. Keberadaan habitat dan catatan historisnya menjadi pengingat pentingnya menjaga kawasan konservasi.
Selain mamalia besar, berbagai jenis burung dan satwa endemik lainnya juga menghadapi ancaman. Burung cucakrawa, misalnya, semakin jarang dijumpai di sejumlah habitat akibat tekanan terhadap lingkungan dan aktivitas perburuan.
PETI Mengancam Ekosistem Daerah Aliran Sungai
Ancaman kerusakan ekosistem juga terlihat dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), terutama di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Batang Merangin.
Aktivitas tambang ilegal yang menggunakan alat berat berpotensi mengubah bentang alam, merusak vegetasi, meningkatkan sedimentasi, serta mengganggu kualitas air sungai.
Jika berlangsung di dalam kawasan konservasi, dampaknya dapat mengancam keseimbangan ekosistem secara lebih luas.
Belakangan, sejumlah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan dugaan aktivitas PETI menggunakan alat berat di kawasan Sungai Penetai, yang disebut berada dalam wilayah TNKS.
Video tersebut memunculkan keprihatinan publik sekaligus pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan kawasan konservasi.
Menindaklanjuti beredarnya video itu, tim gabungan satuan tugas dilaporkan turun ke lokasi sekitar sepekan kemudian. Namun, saat dilakukan pemeriksaan, petugas tidak lagi menemukan alat berat maupun pelaku aktivitas tambang.
Tim gabungan hanya menemukan bekas camp dan lokasi galian yang diduga merupakan sisa aktivitas PETI yang telah ditinggalkan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana aktivitas ilegal itu dapat berlangsung, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta sejauh mana pengawasan dan penindakan terhadap pelaku telah dilakukan.
Kerusakan Hutan, Ancaman bagi Kehidupan Masyarakat
Kerusakan kawasan TNKS tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.
Hutan memiliki fungsi penting sebagai daerah tangkapan air, pengatur tata air, penyangga ekosistem, serta pelindung dari risiko bencana hidrometeorologi.
Apabila tutupan hutan terus berkurang dan daerah aliran sungai mengalami kerusakan, risiko banjir, longsor, sedimentasi, serta terganggunya ketersediaan air bersih dapat meningkat.
Dampaknya tidak selalu dirasakan secara langsung, tetapi dapat terakumulasi dan mengancam kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.
Karena itu, perlindungan TNKS tidak cukup hanya melalui kegiatan patroli sesaat. Dibutuhkan pengawasan berkelanjutan, penegakan hukum yang tegas, pemulihan kawasan yang rusak, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.
Pemerintah, Balai Besar TNKS, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan perhatian serius terhadap berbagai dugaan aktivitas ilegal tersebut.
TNKS bukan sekadar hamparan hutan yang membentang di empat provinsi. Kawasan ini merupakan warisan ekologis yang memiliki fungsi strategis bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati Sumatera.
Jika kerusakan terus dibiarkan, bukan hanya satwa langka yang terancam kehilangan habitat, tetapi juga generasi mendatang yang berpotensi menanggung dampak dari rusaknya keseimbangan alam.
