Puluhan Ribu Laporan e-KTP Hilang Setiap Hari, Wamendagri Usul Denda

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 24 April 2026 - 10:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wamendagri Bima Arya menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 yang diselenggarakan di Griya Agung, Kota Palembang, Sumsel, Selasa (14/4/2026). Foto: Kemendagri RI

Wamendagri Bima Arya menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 yang diselenggarakan di Griya Agung, Kota Palembang, Sumsel, Selasa (14/4/2026). Foto: Kemendagri RI

JAKARTA, jentik.id – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengusulkan denda bagi warga yang kehilangan e-KTP. Ia menilai pencetakan ulang KTP yang terlalu sering membebani anggaran negara.

Menurut Bima, banyak warga masih kurang bertanggung jawab saat menjaga KTP dan dokumen kependudukan lainnya. Karena pemerintah tidak memungut biaya cetak ulang, banyak warga menganggap kehilangan KTP sebagai hal biasa.

“Banyak warga kurang bertanggung jawab dalam merawat KTP dan identitas kependudukan lain. Jadi gampang hilang,” ujar Bima dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Kamis (23/4/2026).

Baca Juga :  BBM Nonsubsidi Dirombak! Dex Series Turun, Tapi Pertamax Turbo Justru Meroket

Ia menjelaskan, saat warga kehilangan KTP dan ingin mencetak ulang, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya. Kondisi ini membuat beban negara terus bertambah.

Karena itu, Bima meminta pemerintah menerapkan denda atau biaya tertentu bagi warga yang kehilangan KTP. Langkah ini bertujuan agar masyarakat lebih disiplin menjaga dokumen kependudukan.

Baca Juga :  Kebijakan Samsat Tanpa KTP Lama Viral, Akankah Diterapkan di Jambi?

Menurutnya, aturan tersebut juga bisa mendorong rasa tanggung jawab dan mengurangi biaya cetak ulang yang harus ditanggung negara.

Bima juga menyebut setiap hari ada puluhan ribu laporan kehilangan KTP dari masyarakat.

“Setiap hari ada puluhan ribu laporan kehilangan karena semuanya gratis. Ini juga menjadi beban biaya bagi negara,” tegasnya. (nr*)

Berita Terkait

121 Hakim Terancam Sanksi, KY Catat Lonjakan Pelanggaran Etik pada 2026
Polisi Bongkar 68 Kasus Obat Berbahaya di Jakarta Pusat, 92 Orang Ditangkap
Menkeu Purbaya Siapkan Tambahan Dana untuk 490 Daerah, Antisipasi Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN
Kejagung Ungkap Dugaan Pemborosan Rp10,5 Triliun di BGN Era Dadan, Chat Jadi Barang Bukti
Sudaryono Bersih-Bersih BGN, 261 Pegawai Bermasalah Langsung Dipecat
BMKG Optimalkan Channel WhatsApp untuk Sebarkan Informasi Cuaca dan Gempa Lebih Cepat
Destry Damayanti Jadi Pjs Gubernur BI Usai Perry Warjiyo Mundur, Ini Rekam Jejaknya
KPK Temukan Uang Rp4 Miliar di Rumah Kadis PUPR Bengkulu, Kasus Korupsi Baru Terbongkar
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 16:29 WIB

121 Hakim Terancam Sanksi, KY Catat Lonjakan Pelanggaran Etik pada 2026

Jumat, 31 Juli 2026 - 15:39 WIB

Polisi Bongkar 68 Kasus Obat Berbahaya di Jakarta Pusat, 92 Orang Ditangkap

Kamis, 30 Juli 2026 - 07:31 WIB

Menkeu Purbaya Siapkan Tambahan Dana untuk 490 Daerah, Antisipasi Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN

Rabu, 29 Juli 2026 - 10:51 WIB

Kejagung Ungkap Dugaan Pemborosan Rp10,5 Triliun di BGN Era Dadan, Chat Jadi Barang Bukti

Selasa, 28 Juli 2026 - 09:25 WIB

Sudaryono Bersih-Bersih BGN, 261 Pegawai Bermasalah Langsung Dipecat

Berita Terbaru