Puluhan Ribu Laporan e-KTP Hilang Setiap Hari, Wamendagri Usul Denda

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 24 April 2026 - 10:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wamendagri Bima Arya menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 yang diselenggarakan di Griya Agung, Kota Palembang, Sumsel, Selasa (14/4/2026). Foto: Kemendagri RI

Wamendagri Bima Arya menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 yang diselenggarakan di Griya Agung, Kota Palembang, Sumsel, Selasa (14/4/2026). Foto: Kemendagri RI

JAKARTA, jentik.id – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengusulkan denda bagi warga yang kehilangan e-KTP. Ia menilai pencetakan ulang KTP yang terlalu sering membebani anggaran negara.

Menurut Bima, banyak warga masih kurang bertanggung jawab saat menjaga KTP dan dokumen kependudukan lainnya. Karena pemerintah tidak memungut biaya cetak ulang, banyak warga menganggap kehilangan KTP sebagai hal biasa.

“Banyak warga kurang bertanggung jawab dalam merawat KTP dan identitas kependudukan lain. Jadi gampang hilang,” ujar Bima dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Kamis (23/4/2026).

Baca Juga :  Polemik Pasal Ijazah Gibran, Doli dan Hasyim Saling Bantah

Ia menjelaskan, saat warga kehilangan KTP dan ingin mencetak ulang, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya. Kondisi ini membuat beban negara terus bertambah.

Karena itu, Bima meminta pemerintah menerapkan denda atau biaya tertentu bagi warga yang kehilangan KTP. Langkah ini bertujuan agar masyarakat lebih disiplin menjaga dokumen kependudukan.

Baca Juga :  Libur Nasional, Dukcapil Sungai Penuh Tetap Buka Layanan KTP-el

Menurutnya, aturan tersebut juga bisa mendorong rasa tanggung jawab dan mengurangi biaya cetak ulang yang harus ditanggung negara.

Bima juga menyebut setiap hari ada puluhan ribu laporan kehilangan KTP dari masyarakat.

“Setiap hari ada puluhan ribu laporan kehilangan karena semuanya gratis. Ini juga menjadi beban biaya bagi negara,” tegasnya. (nr*)

Berita Terkait

KPK Ungkap Dugaan Kerugian Negara Triliunan Rupiah dalam Kasus Cukai PT Djarum
Dakwaan Silmy Karim Ungkap Uang Klik, Saham Rp 31 Miliar hingga Biaya Kuliah S3
Amran Bongkar Dugaan Pengoplosan 600 Ton Beras SPHP, Kerugian Capai Rp3,3 Miliar
Amran Bertindak Tegas! 8 Pejabat Bapanas-Bulog Dicopot Buntut Dugaan Penyelewengan Beras SPHP
Kepala BGN Klaim Hemat Anggaran MBG Rp44 Triliun, Tutup 2.000 Dapur Bermasalah
BGN Siapkan Pejabat Daerah Setingkat Kapolres hingga Kapolda, Ini Tugasnya
Mentan Amran Bongkar Dugaan Pengalihan Beras SPHP Jadi Premium di Jakarta Timur
OJK Ingatkan Modus Penipuan Kerja Online hingga Love Scam, Masyarakat Diminta Waspada
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:42 WIB

KPK Ungkap Dugaan Kerugian Negara Triliunan Rupiah dalam Kasus Cukai PT Djarum

Jumat, 30 Oktober 2026 - 11:32 WIB

Dakwaan Silmy Karim Ungkap Uang Klik, Saham Rp 31 Miliar hingga Biaya Kuliah S3

Kamis, 29 Oktober 2026 - 20:13 WIB

Amran Bongkar Dugaan Pengoplosan 600 Ton Beras SPHP, Kerugian Capai Rp3,3 Miliar

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:32 WIB

Amran Bertindak Tegas! 8 Pejabat Bapanas-Bulog Dicopot Buntut Dugaan Penyelewengan Beras SPHP

Kamis, 29 Oktober 2026 - 15:00 WIB

Kepala BGN Klaim Hemat Anggaran MBG Rp44 Triliun, Tutup 2.000 Dapur Bermasalah

Berita Terbaru