Wacana Pajak Selat Malaka Mengemuka, Jambi Bisa Panen Cuan Besar

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 30 April 2026 - 16:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ILUSTRASI Kapal di Selat Malaka

ILUSTRASI Kapal di Selat Malaka

Jambi, jentik.id – Wacana pemerintah mengenakan pajak pada kapal yang melintasi Selat Malaka memicu perdebatan. Meski masih sebatas ide, kebijakan ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk Provinsi Jambi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan gagasan itu dalam forum di Jakarta. Ia menilai Selat Malaka memiliki nilai strategis tinggi dan bisa menjadi sumber pendapatan jika Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengelolanya bersama.

Namun, Malaysia dan Singapura langsung menolak wacana tersebut. Keduanya menilai kebijakan itu berisiko melanggar aturan internasional.

Selat Malaka, Jalur Vital Perdagangan Dunia

Selat Malaka menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan serta menjadi jalur pelayaran tersibuk di dunia. Jalur ini menopang perdagangan antara Timur Tengah, Eropa, dan Asia Timur.

Baca Juga :  Kabut Asap Makin Pekat, Sejumlah Penerbangan di Jambi Tertunda

Setiap tahun, lebih dari 90.000 kapal melintas sambil mengangkut minyak, gas alam cair, dan berbagai komoditas industri. Jalur ini menampung sekitar seperempat perdagangan global.

Dibandingkan Selat Hormuz, Selat Malaka memiliki fungsi lebih luas karena melayani distribusi energi sekaligus barang manufaktur, kendaraan, dan pangan.

Secara geografis, Jambi berada dekat dengan Selat Malaka melalui pesisir timur, seperti Kuala Tungkal dan Tanjung Jabung Timur.

Wilayah ini terhubung langsung dengan jalur pelayaran internasional. Kedekatan ini memberi peluang bagi Jambi untuk ikut merasakan dampak ekonomi global.

Peluang Ekonomi untuk Jambi

Jika pemerintah menerapkan pajak kapal, Jambi bisa meraih sejumlah manfaat:

  • Meningkatkan pendapatan daerah melalui skema bagi hasil
  • Mempercepat pembangunan infrastruktur pesisir timur Sumatera
  • Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di sektor logistik dan pelabuhan
Baca Juga :  400 Dosis Vaksin Jembrana Mengendap, Peternak Batang Hari Diminta Segera Bergerak

Aktivitas perdagangan di Selat Malaka juga berpotensi menggerakkan sektor distribusi dan industri pendukung di Jambi.

Terkendala Aturan Internasional

Meski menjanjikan, rencana ini menghadapi hambatan besar. Pemerintah Indonesia tetap berpegang pada UNCLOS yang menjamin kebebasan pelayaran di jalur internasional.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia tidak bisa memungut pajak di Selat Malaka karena bertentangan dengan prinsip hukum laut internasional.

Hingga kini, wacana pemajakan kapal di Selat Malaka belum masuk tahap kebijakan. Pemerintah masih mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hukum internasional dan hubungan antarnegara.

Di satu sisi, potensi ekonominya besar. Di sisi lain, aturan global membatasi ruang gerak kebijakan tersebut. (nr*)

Berita Terkait

Pemprov Jambi Susun Prioritas Infrastruktur 2027-2028, Fokus Pemerataan Pembangunan
Jambi Tambah Dua Sekolah Rakyat di Bungo dan Sarolangun, Pembangunan Dimulai Desember 2026
Siapa Dalang Sawit Ilegal di Tahura Jambi? DPRD Desak APH Turun Tangan
Kecelakaan Maut di Sungai Asam Jambi, Pengendara Motor 23 Tahun Tewas Masuk Parit
Terbongkar! 32 Kasus Tambang Emas Ilegal di Jambi, 71 Tersangka dan 3,5 Kg Emas Disita
Penggerebekan Narkoba di Muaro Jambi, 20 Orang Diciduk, Seorang di Antaranya Lansia
Kabut Asap Ganggu Penerbangan, Bandara Sultan Thaha Jambi Buka Operasional hingga Tengah Malam
Karhutla Picu Ribuan Kasus ISPA di Kota Jambi, Polusi Udara Masuk Kategori Sangat Tidak Sehat
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 21:18 WIB

Pemprov Jambi Susun Prioritas Infrastruktur 2027-2028, Fokus Pemerataan Pembangunan

Kamis, 12 November 2026 - 21:14 WIB

Jambi Tambah Dua Sekolah Rakyat di Bungo dan Sarolangun, Pembangunan Dimulai Desember 2026

Selasa, 10 November 2026 - 20:43 WIB

Siapa Dalang Sawit Ilegal di Tahura Jambi? DPRD Desak APH Turun Tangan

Senin, 9 November 2026 - 16:29 WIB

Kecelakaan Maut di Sungai Asam Jambi, Pengendara Motor 23 Tahun Tewas Masuk Parit

Selasa, 27 Oktober 2026 - 16:34 WIB

Terbongkar! 32 Kasus Tambang Emas Ilegal di Jambi, 71 Tersangka dan 3,5 Kg Emas Disita

Berita Terbaru