Jakarta, jentik.id – Fenomena operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan.y Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai kasus korupsi yang menjerat sedikitnya 17 bupati merupakan sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem politik, termasuk tingginya biaya politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Saan Mustopa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, maraknya kepala daerah yang terjerat OTT KPK harus menjadi perhatian serius semua pihak.
“Fenomena kepala daerah yang sudah di-OTT oleh KPK, ini yang ke-17 kalau tidak salah. Tentu ini harus menjadi evaluasi,” kata Saan.
Meski demikian, Saan menegaskan penyebab korupsi kepala daerah tidak semata-mata karena tingginya biaya politik.
Dipertanyakan, integritas, kredibilitas, dan komitmen seorang kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan juga menjadi faktor yang sangat menentukan.
“Biaya yang paling mahal itu sebenarnya di bagian apa? Atau memang ini bukan soal biaya politik yang mahal, tetapi lebih kepada soal integritas, kredibilitas, dan komitmen kepala daerah untuk menahan hasrat menjadikan kekuasaan sebagai sumber rente,” ujarnya.
Saan mengingatkan agar kepala daerah tidak menjadikan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri. Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi harus menjadi komitmen setiap pemimpin daerah.
“Jangan sampai kekuasaan yang dimiliki kepala daerah dijadikan sebagai alat untuk mencari pundi-pundi kekayaan. Kesadaran ini sangat penting. Integritas, kredibilitas, dan komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih atau clean government harus terus dijaga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Saan mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem politik nasional. Menurutnya, penyelenggara pemilu, partai politik, hingga pemerintah perlu bersama-sama mengkaji persoalan tingginya biaya politik yang selama ini kerap dijadikan alasan oleh kepala daerah yang terjerat korupsi.
“Jangan sampai fenomena seperti ini justru menjadi persoalan bagi sistem demokrasi ke depan. Biaya-biaya politik yang selalu dijadikan alasan kepala daerah melakukan korupsi harus mulai disisir dan dievaluasi secara serius,” pungkasnya.(asy*)
