JAKARTA, jentik.id – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menguat setelah survei terbaru menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai Presiden Prabowo perlu mengevaluasi sejumlah pejabat di bidang ekonomi, politik, komunikasi, dan penegakan hukum. Menurutnya, langkah tersebut dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Jamiluddin mengacu pada hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan penurunan kepuasan publik. Ia menilai pemerintah perlu segera memperbaiki kinerja di sektor yang mendapat sorotan masyarakat.
Pengamat Soroti Sejumlah Menteri
Di bidang ekonomi, Jamiluddin menyarankan Presiden Prabowo mengevaluasi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Selain itu, ia juga menilai evaluasi perlu menyasar sektor politik dan komunikasi. Menurutnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari perlu meningkatkan kinerja.
Di bidang penegakan hukum, Jamiluddin turut memasukkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ke dalam daftar pejabat yang layak dievaluasi.
Meski demikian, Jamiluddin menegaskan seluruh nama tersebut hanya merupakan hasil analisis dan rekomendasinya. Ia menekankan Presiden Prabowo tetap memiliki kewenangan penuh untuk menentukan perlu atau tidaknya melakukan reshuffle kabinet.
Survei SMRC Tunjukkan Penurunan Kepuasan
Survei SMRC mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 51,1 persen pada Juli 2026.
Sementara itu, survei pada November 2025 mencatat tingkat kepuasan sebesar 81,2 persen. Data tersebut menunjukkan tingkat kepuasan publik turun sekitar 30 poin dalam sembilan bulan terakhir.
Hingga saat ini, pihak Istana belum mengumumkan rencana resmi mengenai reshuffle kabinet. Sebelumnya, Istana juga menyatakan Presiden Prabowo belum menjadwalkan perombakan kabinet dalam waktu dekat. (nr*)
