Muaro Jambi, jentik.id – Sebanyak 13 kepala sekolah di Kabupaten Muaro Jambi dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya hanya dua hari setelah dilantik oleh Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir. Kondisi tersebut memunculkan berbagai spekulasi dan menjadi sorotan publik.
Pelantikan kepala sekolah tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi itu dilaksanakan pada Senin (18/5).
Namun, kueun waktu 2 x 24 jam tidak lama setelah pelantikan, satu per satu kepala sekolah yang baru dilantik disebut menyatakan mundur dari jabatan mereka. Situasi ini memicu isu kurang sedap di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi, bahkan menyeret nama sejumlah pejabat daerah.
Berdasarkan informasi dari beberapa sumber yang dinilai kredibel, pengunduran diri para kepala sekolah tersebut diduga berkaitan dengan penempatan lokasi tugas yang dinilai tidak sesuai harapan.
Kondisi itu memunculkan dugaan adanya persoalan dalam mekanisme mutasi dan penempatan jabatan.
“Kita tidak menuduh, ini baru dugaan. Namun memang ada keganjilan karena beberapa kepala sekolah dipindahkan secara mendadak ke lokasi lain,” ujar salah satu sumber.
Salah seorang kepala sekolah yang memilih mundur, Rasyidi, mengaku keberatan dengan lokasi penempatan barunya yang dinilai terlalu jauh dan sulit dijangkau.
“Dari Jambi ke Tanjung itu sekitar tiga jam, lalu harus menyeberang pakai ketek dengan biaya Rp50 ribu, setelah itu masih perjalanan lagi sekitar satu jam,” ungkapnya saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, Rasyidi menjabat sebagai kepala sekolah di SD 121 Mekar Jaya. Setelah pelantikan, ia ditempatkan di SD 036 Rondang. Karena mempertimbangkan akses dan jarak tempuh untuk sampai dilokasi 5 hsm baru sampai, Ia memilih kembali menjadi guru biasa.
“Lebih nyaman jadi guru,” katanya singkat.
Rasyidi juga mengaku tidak memahami mekanisme penempatan yang dilakukan pihak terkait. Menurutnya, sebelum pelantikan para kepala sekolah tidak mendapatkan penjelasan rinci mengenai lokasi tugas yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK).
“Tidak tahu mekanismenya seperti apa tahu-tahu sudah dilantik diikuti saja dan langsung ditempatkan,” ujarnya.
Ia tegasjan dan diakuinya menjadi salah satu orang pertama yang mengajukan pengunduran diri sebelum kemudian diikuti oleh rekan-rekan lainnya.
Gelombang pengunduran diri tersebut pun memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, mulai dari dugaan ketidaksesuaian pola penempatan hingga isu adanya praktik tidak resmi untuk mempertahankan posisi di sekolah tertentu.
Meski demikian, Rasyidi menegaskan dirinya tidak mengetahui kebenaran isu yang berkembang tersebut.
“Kalau soal itu saya tidak tahu, kami tidak ikut dalam hal itu,” tegasnya.
Mundurnya 13 kepala sekolah dalam waktu singkat pasca pelantikan dinilai menjadi sinyal adanya persoalan dalam tata kelola penempatan tenaga pendidik di Kabupaten Muaro Jambi.
“Publik kini menantikan klarifikasi resmi dari pemerintah daerah terkait polemik tersebut.
Sejumlah anggota DPRD Muaro Jambi juga mengaku terkejut atas adanya pengunduran diri massal kepala sekolah yang baru saja dilantik.
“Dalam waktu dekat kami akan memanggil Kepala Dinas dan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan guna meminta penjelasan. Kami juga akan meminta keterangan dari beberapa kepala sekolah yang mengundurkan diri,” ujar salah seorang anggota DPRD Muaro Jambi.(asy*).
