JAKARTA, jentik.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah menutup sekitar 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berencana melanjutkan penyederhanaan hingga 700–800 perusahaan.
Prabowo mengungkapkan, jumlah BUMN di awal pemerintahannya ternyata jauh lebih besar dari perkiraan, yakni lebih dari 1.000 perusahaan. Ia menilai banyak di antaranya tidak memberikan keuntungan dan justru membebani negara.
Ia menegaskan pemerintah akan terus melakukan penataan untuk menekan jumlah BUMN yang tidak sehat.
“Sekarang sudah sekitar 240 yang kita tutup. Targetnya bisa 700 sampai 800 perusahaan negara,” ujar Prabowo.
Menurutnya, langkah ini akan mengurangi beban anggaran negara, terutama dari struktur direksi dan komisaris yang selama ini menyerap biaya besar.
Prabowo menjelaskan, setiap perusahaan BUMN memiliki jajaran direksi dan komisaris yang tetap menerima gaji meski perusahaan merugi. Kondisi ini dinilai tidak efisien.
Ia menyebut penghematan dari penutupan ratusan BUMN bisa mencapai triliunan rupiah per tahun.
“Banyak yang tetap dapat gaji dan bonus meski rugi. Ini yang kita benahi,” tegasnya.
Pemerintah juga mendorong penyederhanaan anak usaha sejumlah BUMN melalui program streamlining. Beberapa perusahaan yang telah dirampingkan antara lain:
- PT PLN (Persero)
- PT Pupuk Indonesia
- PT Telkom Indonesia
- PT Pelindo
- PTPN Group
- PT Semen Indonesia
Pemerintah menggabungkan dan mengonsolidasikan anak usaha BUMN ke dalam struktur holding untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. (nr*)
