JAKARTA, jentik.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan penambahan alokasi subsidi energi pada 2027. Usulan itu mencakup BBM bersubsidi, biosolar, minyak tanah, dan listrik.
Bahlil menyampaikan rencana tersebut saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).
Pemerintah Targetkan Kenaikan Kuota BBM Bersubsidi
Kementerian ESDM menargetkan kenaikan volume BBM bersubsidi dari 19,17 juta kiloliter (KL) pada 2026 menjadi sekitar 19,34 juta hingga 19,56 juta KL pada 2027.
“Volume BBM bersubsidi pada 2026 sekitar 19,17 juta KL. Untuk 2027, kami mengusulkan alokasi sebesar 19,343 hingga 19,561 juta KL,” kata Bahlil.
Selain meningkatkan kuota BBM bersubsidi, pemerintah juga memperkirakan lifting minyak pada 2027 berada di kisaran 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari (bph).
Pemerintah Tambah Kuota Minyak Tanah
Pemerintah berencana menaikkan alokasi subsidi minyak tanah pada 2027 menjadi 0,543 juta hingga 0,561 juta KL. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding target 2026 yang mencapai 0,53 juta KL.
Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan alokasi subsidi LPG 3 kilogram sebesar 8 juta metrik ton, sama seperti tahun sebelumnya.
Menurut Bahlil, pemerintah ingin menjaga ketersediaan energi bersubsidi agar masyarakat tetap memperoleh akses energi dengan harga terjangkau.
Penyaluran Solar Bersubsidi Ikut Meningkat
Kementerian ESDM akan melanjutkan program subsidi biosolar sebesar Rp1.000 per liter pada 2027.
Selain mempertahankan nilai subsidi, pemerintah juga berencana meningkatkan volume penyaluran solar bersubsidi. Jika pada 2026 volume solar mencapai 18,64 juta KL, maka pada 2027 pemerintah menargetkan penyaluran sebesar 18,8 juta hingga 19 juta KL.
“Minyak solar pada 2026 mencapai 18,64 juta KL. Untuk 2027 kami mengusulkan alokasi 18,8 juta sampai 19 juta KL,” ujar Bahlil.
Anggaran Subsidi Listrik Berpotensi Naik
Pemerintah juga mendorong peningkatan anggaran subsidi listrik pada 2027.
Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan subsidi listrik mencapai Rp113,45 triliun hingga Rp122,83 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibanding alokasi 2026 yang sebesar Rp100,83 triliun.
Menurut Bahlil, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran tersebut untuk menjaga tarif listrik tetap terjangkau sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan kebutuhan energi masyarakat di berbagai daerah. (nr*)
