JAKARTA , jentik.id– Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah mengalami tekanan fiskal setelah penyesuaian anggaran transfer ke daerah (TKD). Kondisi tersebut membuat beberapa daerah kesulitan membayar gaji aparatur sipil negara (ASN).
Purbaya menjelaskan pemerintah telah mengantisipasi potensi tersebut sejak awal. Kementerian Keuangan kini memantau kondisi fiskal seluruh pemerintah daerah untuk mengetahui wilayah yang membutuhkan tambahan anggaran.
“Kami memantau setiap daerah di Indonesia. Daerah yang kekurangan anggaran akan kami hitung kebutuhannya,” kata Purbaya di Kantor LPS, Jakarta, Selasa (29/7).
Pemerintah Siapkan Tambahan Anggaran
Purbaya menyebut pemerintah berencana menyalurkan tambahan dana kepada sekitar 490 pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan anggaran, terutama untuk memenuhi belanja pegawai dan kebutuhan layanan dasar.
Namun, pemerintah masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum merealisasikan kebijakan tersebut.
“Kurang lebih 490 daerah berpotensi menerima tambahan dana. Pelaksanaannya tetap menunggu petunjuk Presiden,” ujarnya.
Maluku Utara Sesuaikan TPP ASN
Salah satu daerah yang telah mengambil langkah penyesuaian anggaran ialah Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengurangi tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN karena ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Sherly menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh ASN atas kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah harus menyesuaikan belanja karena beban pembayaran gaji dan TPP, termasuk untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), terus meningkat.
Pemprov Maluku Utara kemudian memangkas TPP sebesar 20 persen bagi ASN eselon I hingga IV. Pemerintah juga menurunkan TPP sebesar 10 persen bagi staf PNS dan PPPK.
Sherly menegaskan kebijakan tersebut bukan bentuk pengurangan apresiasi kepada ASN. Pemerintah daerah justru berupaya menjaga kesehatan fiskal agar pelayanan publik tetap berjalan dan program pembangunan tidak terganggu.
Ia berharap seluruh ASN memahami kebijakan tersebut dan terus mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas keuangan daerah. (nr*)
