Semarang, jentik.id – Sepuluh provinsi yang tergabung dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) memperkuat kolaborasi lintas daerah melalui sejumlah program strategis, termasuk target “zero sampah” yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Kesepuluh anggota FKD-MPU tersebut meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Semarang, para anggota FKD-MPU menghasilkan tiga klaster kerja sama baru, yakni bidang ketahanan energi, pembangunan giant sea wall di lima provinsi, serta pengelolaan sampah.
Tiga sektor tersebut menambah enam klaster kerja sama yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh 10 gubernur pada Juni 2025, meliputi ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE).
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, rapat kerja tahun ini menjadi momentum penting bagi sepuluh provinsi untuk memperkuat pembangunan daerah melalui kolaborasi lintas wilayah.
“Kita berharap sekembalinya teman-teman ke daerah anggota FKD-MPU, segera membahas implikasi dari hasil rapat kerja ini. Output-nya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia menegaskan, rencana aksi terkait swasembada pangan, ketahanan energi, dan pengolahan sampah membutuhkan kerja sama lintas kabupaten/kota hingga lintas provinsi.
Menurutnya, situasi geopolitik global yang berdampak pada tingginya harga minyak dunia turut menjadi perhatian bersama. Pemerintah pusat disebut telah berupaya menjaga stabilitas harga BBM subsidi, sehingga daerah perlu memperkuat produksi energi baru terbarukan melalui kolaborasi antardaerah.
Selain itu, persoalan sampah menjadi isu yang dihadapi seluruh anggota FKD-MPU dan mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Bahkan, program “zero sampah” telah menjadi prioritas nasional yang ditargetkan tercapai pada 2029.
“Kita harus berupaya bisa zero sampah tahun 2028 dengan mereplikasi praktik-praktik baik yang sudah ada di beberapa daerah,” jelas Ahmad Luthfi.
Sementara itu,
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa sepuluh provinsi anggota FKD-MPU memberikan kontribusi sebesar 62 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, pemerintah pusat mendorong percepatan tindak lanjut enam rencana aksi yang telah disepakati sebelumnya, termasuk penguatan kerja sama baru di sektor energi dan pengolahan sampah.
“Energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi ke kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik,” ujarnya.
Terkait ketahanan pangan, Bima Arya menilai konektivitas distribusi antarwilayah harus diperkuat agar persediaan bahan pokok tetap terjaga. Menurutnya, kolaborasi antardaerah menjadi kunci menjaga stabilitas pangan nasional.
Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Suhajar Diantoro, mengatakan kerja sama 10 provinsi tersebut terus berkembang dari tahun ke tahun.
“Setelah rapat kerja gubernur ini, insyaallah bulan Juni nanti akan ditindaklanjuti melalui rapat kepala perangkat daerah terkait untuk menyusun rencana aksi,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu hasil nyata dari enam klaster kerja sama sebelumnya mulai terlihat pada sektor pariwisata. Saat ini, paket perjalanan wisata lintas provinsi tengah dimatangkan oleh dinas pariwisata dari 10 daerah anggota.
“Bulan Oktober 2025 lalu, dinas pariwisata 10 provinsi sudah bertemu dan merancang program itu,” ujarnya.
Selain itu, sebanyak 12 BUMD pangan dari 10 provinsi juga telah bertemu membahas penguatan distribusi pangan. DKI Jakarta disebut mengusulkan dashboard pangan yang memuat stok dan harga pangan untuk mendukung pengendalian distribusi dan stabilitas harga.
“Juni nanti 12 BUMD pangan ini akan kita kumpulkan lagi untuk membuat jaringan BUMD pangan 10 provinsi. Mungkin ke depan akan ada usulan membangun holding pangan,” kata Bima Arya.(asy*)
