AMBON, jentik.id – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan berencana melayangkan somasi kepada sejumlah pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut.
Bahlil menyampaikan bantahan itu saat menghadiri pelantikan pengurus sekaligus membuka rapat kerja DPD Partai Golkar di Ambon, Maluku, Sabtu (7/11/2026).
Ia meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah pihak lainnya. Bahlil juga mengaku menjadi korban penyadapan.
Pernyataan Bahlil muncul setelah isu keterlibatan seorang ketua umum partai politik di kawasan Widya Chandra beredar di media sosial. Narasi tersebut menyebut sosok itu berada di lokasi beberapa jam sebelum Bareskrim Polri menangkap tersangka kasus penyadapan.
Sejumlah unggahan dan percakapan di grup WhatsApp kemudian mengaitkan isu tersebut dengan Bahlil. Menanggapi hal itu, ia menegaskan tidak mengetahui siapa ketua umum partai yang dimaksud.
Bahlil menilai tuduhan yang menyeret namanya tidak memiliki dasar. Karena itu, ia meminta kepolisian segera menyelidiki pihak yang menyebarkan informasi tersebut.
Ia juga memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada pihak-pihak yang mencatut namanya untuk menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf.
Jika mereka tidak memenuhi permintaan tersebut, Bahlil akan menempuh jalur hukum.
Bahlil mengingatkan masyarakat agar menjaga etika dalam menyampaikan informasi di ruang publik. Menurutnya, kebebasan berdemokrasi tidak boleh menjadi alasan untuk menyebarkan fitnah atau memperkeruh situasi politik nasional. (nr*)
