Jakarta, jentik.id–Rencana Perum Bulog mengekspor hingga 1 juta ton beras ke sejumlah negara di Asia memantik kritik dari DPR RI. Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru melepas beras ke pasar internasional di tengah ancaman perubahan iklim dan ketidakpastian produksi pangan nasional.
Firman menilai, kebijakan ekspor beras merupakan keputusan strategis yang harus dihitung secara matang. Ia mengingatkan, pengalaman masa lalu menunjukkan kebijakan serupa justru berujung pada tekanan pasokan dan lonjakan harga di dalam negeri.
“Pemerintah jangan gegabah dan mengulang kesalahan lama. Kita pernah mengalami situasi di mana beras diekspor, lalu saat cuaca ekstrem datang, kita justru kelabakan dan harus impor,” ujar Firman.
Ia menyinggung peristiwa El Nino 2023 yang menyebabkan kemarau panjang dan penurunan produksi beras secara signifikan. Kondisi tersebut, kata Firman, menjadi bukti bahwa ketahanan pangan nasional sangat rentan terhadap anomali cuaca.
Menurutnya, fenomena El Nino dan La Nina tidak lagi bisa dianggap sebagai siklus biasa, melainkan ancaman nyata yang berpotensi memicu gagal panen akibat kekeringan maupun banjir. Karena itu, prioritas pemerintah seharusnya difokuskan pada penguatan cadangan beras nasional.
“Kalau cadangan belum benar-benar aman, ekspor justru berisiko menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga beras di dalam negeri. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegas Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia itu.
Firman menegaskan, Bulog memiliki mandat utama sebagai penyangga pangan nasional, bukan sekadar pelaku bisnis. Peran Bulog, menurutnya, harus diarahkan untuk menjaga ketersediaan beras dan menstabilkan harga, terutama di tengah situasi global dan iklim yang tidak menentu.
“Lebih tepat jika Bulog fokus memperkuat cadangan beras nasional. Ini penting untuk menjaga daya beli rakyat sekaligus melindungi petani dari gejolak harga,” kata politisi senior Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI mengingatkan bahaya ketergantungan pada impor beras saat produksi dalam negeri terganggu. Ia mendorong pemerintah menyusun strategi pangan yang antisipatif dan berkelanjutan, bukan kebijakan jangka pendek.
“Peningkatan produksi harus menjadi agenda utama, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Selain itu, sistem peringatan dini cuaca juga harus diperkuat agar negara tidak selalu terlambat merespons,” tandas legislator asal Pati, Jawa Tengah ini.
Firman menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Bulog, petani, dan seluruh pemangku kepentingan sektor pangan. Menurutnya, ketahanan pangan hanya bisa terwujud jika kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
“Negara harus hadir melindungi petani dan konsumen. Jangan sampai kebijakan spekulatif justru menggerus kedaulatan pangan bangsa,” pungkasnya. (wn/*)
