Bandung.jentik.id — Upaya mendorong pemekaran daerah di Jawa Barat kembali digelorakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat bersama Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (FKD-PPDOB) secara resmi menyerahkan aspirasi pencabutan moratorium pemekaran daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta.
Langkah ini menjadi bukti keseriusan wakil rakyat dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sekaligus menepis anggapan bahwa isu pemekaran hanya dijadikan komoditas politik saat pemilihan kepala daerah.
Selama ini, isu pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kerap digunakan sebagai strategi untuk meraih simpati pemilih. Namun, realitas di lapangan menunjukkan banyak janji yang tidak terealisasi setelah para kandidat terpilih dan menjabat.termasuk janji Kandidat Bupati dan Wakil Kabupten Kerinci.
“Sudah hampir satu tahun menjabat, jangankan merealisasikan janji politik, menyampaikan komitmen pun tidak terdengar,” demikian kritik yang berkembang di tengah masyarakat.
Berbeda dengan kondisi tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat, Taufik Hidayat, bersama FKD-PPDOB memilih langkah konkret dengan langsung membawa aspirasi masyarakat ke tingkat pusat. Mereka juga melengkapi usulan tersebut dengan data terbaru mengenai kesiapan calon daerah otonomi baru.
“Aspirasi masyarakat telah kami sampaikan ke DPD RI terkait pencabutan moratorium pemekaran daerah,” ujar Taufik dalam keterangannya di Bandung.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 10 Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) di Jawa Barat yang telah mendapatkan persetujuan DPRD melalui rapat paripurna. Salah satu yang terbaru adalah usulan pembentukan Kabupaten Cirebon Timur.
Menurut Taufik, berbagai indikator sebagai syarat pembentukan DOB terus dipenuhi, baik dari sisi administratif maupun teknis.
“Skor kesiapan daerah ini sangat baik. Secara administratif dan teknis, Jawa Barat sudah siap,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Komite I DPD RI serta para senator asal Jawa Barat agar aspirasi tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Kami akan terus mengawal proses ini. Ini bukan sekadar janji politik, tapi perjuangan nyata demi peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan,” pungkasnya.(asy*)
