Sungai Penuh, jentik.id – Anggota DPRD Kota Sungai Penuh sekaligus Ketua Komisi II, Fahruddin, dituntut hukuman enam bulan penjara dalam sidang lanjutan perkara dugaan pengrusakan bollard di ruas jalan depan Gedung Nasional, Senin (25/5/2026), di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Muhammad Hanafi Isya bersama dua hakim anggota dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yoga Muhammad Afdhal.
Dalam persidangan, JPU menjerat terdakwa menggunakan Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf d Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana. Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang milik orang lain secara melawan hukum.
“Atas perbuatannya, terdakwa dituntut pidana penjara selama enam bulan dan denda Rp200 juta,” ujar JPU dalam persidangan.
Selain pidana penjara, Fahruddin juga dituntut menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Sungai Penuh.
Tuntutan tersebut menjadi perhatian publik karena dinilai lebih ringan dibanding ancaman pidana maksimal dalam dakwaan sebelumnya, yakni hukuman penjara paling lama dua tahun enam bulan
Jaksa Penuntut Umum menegaskan penerapan pasal dalam perkara itu telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sidang perkara ini akan kembali dilanjutkan pada 3 Juni 2026 dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Fahruddin.
Dalam persidangan juga diputuskan barang bukti berupa flashdisk berisi rekaman video siaran langsung saat pembongkaran bollard dirampas untuk negara dan dimusnahkan. Sementara barang bukti lainnya akan dikembalikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Jika seluruh tahapan persidangan berjalan sesuai jadwal, majelis hakim diperkirakan akan membacakan putusan akhir pada pekan depan setelah agenda pledoi selesai dilaksanakan.
Usai sidang, Fahruddin sempat dimintai keterangan oleh awak media terkait tuntutan yang dibacakan jaksa. Namun, ia memilih meninggalkan ruang sidang tanpa memberikan pernyataan.
Kasus ini menjadi sorotan masyarakat karena melibatkan pejabat legislatif aktif serta memunculkan perhatian terhadap penataan fasilitas publik dan koordinasi antarinstansi di daerah.(asy*)
