Cegah Subisidi Tidak Tepat Sasaran, Pembelian Gas3 Kg Perlu Sistem Verifikasi Biometrik

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 7 April 2026 - 15:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Said Abdullah

Said Abdullah

Jakarta, jentik.id-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengusulkan agar pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg) menggunakan sistem verifikasi biometrik, seperti sidik jari hingga retina mata, guna memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.

Menurut Said, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah kebocoran subsidi yang selama ini dinilai belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

“Yang diperlukan justru adalah subsidi Elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted,” ujar Said di Gedung DPR RI, Senin (6/4).

Said menilai, mekanisme pendataan penerima subsidi tidak cukup hanya mengandalkan basis data pemerintah.

Baca Juga :  Ekspor Pinang Jambi ke Timur Tengah Terhambat, Konflik Iran Jadi Pemicu

Diperlukan sistem verifikasi berlapis untuk memastikan elpiji subsidi benar-benar dibeli oleh kelompok masyarakat yang berhak.

“Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tetapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik (sarankan) dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung elpiji 3 kg,” kata dia.

Berdasarkan perhitungan Banggar, lanjut Said, jumlah penerima elpiji 3 kg yang benar-benar layak diperkirakan lebih kecil dari total pagu yang ada saat ini.

Dengan penerapan sistem verifikasi biometrik, ia berharap distribusi elpiji subsidi menjadi lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan anggaran.

Baca Juga :  Rencana Ekspor 1 Juta Ton Beras Bulog Tuai Kritik, DPR Ingatkan Ancaman Krisis Pangan

“Karena hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, elpiji 3 kilo tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu,” tutur Said.

Adapun usulan tersebut disampaikan Said sebagai langkah alternatif yang dilakukan pemerintah, daripada mengurangi subsidi BBM untuk menekan defisit APBN.

“Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju,” tegas Said.

Politikus PDI-P itu berpandangan, jika pemerintah ingin melakukan penyesuaian, sebaiknya dilakukan pada harga BBM non-subsidi yang dijual berdasarkan harga keekonomian, dengan tetap mempertimbangkan dampak inflasi.
(*/syam)

Berita Terkait

Kebijakan Samsat Tanpa KTP Lama Viral, Akankah Diterapkan di Jambi?
Waspada! Arab Saudi Tak Keluarkan Visa Haji Furoda 2026, Banyak Modus Penipuan Mengintai
Prabowo Lantik Nuzran Joher sebagai Anggota Ombudsman RI Periode 2026–2031
Ramai Dibahas! BSU 2026 Sudah Cair atau Belum? Ini Penjelasan Resminya
Kurs Anjlok ke Rp17.090, Pasar Dibayangi Ketegangan Global
Andre Rosiade vs Mahasiswa! Ini Fakta 86% Anggaran MBG Mengalir ke Rakyat
Tak Perlu Tunggu Puluhan Tahun? Menhaj Usulkan “War Tiket” Haji
Menkeu Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Tidak Naik
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 April 2026 - 19:38 WIB

Kebijakan Samsat Tanpa KTP Lama Viral, Akankah Diterapkan di Jambi?

Jumat, 10 April 2026 - 19:00 WIB

Waspada! Arab Saudi Tak Keluarkan Visa Haji Furoda 2026, Banyak Modus Penipuan Mengintai

Jumat, 10 April 2026 - 18:32 WIB

Prabowo Lantik Nuzran Joher sebagai Anggota Ombudsman RI Periode 2026–2031

Jumat, 10 April 2026 - 14:55 WIB

Ramai Dibahas! BSU 2026 Sudah Cair atau Belum? Ini Penjelasan Resminya

Kamis, 9 April 2026 - 21:00 WIB

Kurs Anjlok ke Rp17.090, Pasar Dibayangi Ketegangan Global

Berita Terbaru

OTT KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya mengamankan belasan orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada Jumat (10/4/2026) malam. Tim penindakan lembaga antirasuah juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah. Foto salah satu mobil personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba di Markas Polres Tulungagung membawa pejabat dan dokumen, Jumat (10/4/2026).

Hukum

Bupati Gatut Sunu Ikut OTT KPK, Uang Ratusan Juta Disita

Sabtu, 11 Apr 2026 - 11:00 WIB