Jakarta, jentik.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto, mengingatkan seluruh bupati, wali kota atau kepala daerah agar tidak memberikan dana hibah atau tunjangan hari raya (THR) kepada instansi vertikal di daerah.
“Himbauan tersebut disampaikan sebagai upaya mencegah praktik korupsi dan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Peringatan itu disampaikan Setyo dalam acara peluncuran panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (11/5), yang dihadiri ratusan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara luring maupun daring.
“Beberapa kasus yang ditangani KPK menyangkut dana hibah melibatkan bupati maupun wali kota, hanya untuk kepentingan, Ini tel jadi catatan penting KPK, agar tidak kembali terulang di daerah-daerah,” ujar Setyo.
Ia menegaskan, instansi vertikal seperti kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga penegak hukum lainnya telah memperoleh anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pemerintah daerah tidak perlu lagi memberikan hibah tambahan.
Menurutnya, pemberian dana hibah kepada aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan dugaan adanya upaya memengaruhi proses hukum.” Hal tersebut, telah melanggar rambu tambu sebagai dalam undan undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Yang mengatur tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, termasuk suap, penggelapan, pemerasan, dan konflik kepentingan, dengan ancaman pidana penjara dan denda.”ujarnya.h
“Apalagi jika pemberian itu dilakukan dengan harapan tidak ada pendalaman atau investigasi tertentu, tentu itu tidak tepat,” tegasnya.
Setyo juga memahami tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran di tengah terbatasnya transfer dana dari pemerintah pusat. Karena itu, ia meminta kepala daerah tetap berhati-hati dan mematuhi aturan dalam menyusun strategi penggunaan anggaran.
“Saya yakin kepala daerah juga menghadapi tekanan besar dalam mengelola anggaran semaksimal mungkin tanpa melanggar aturan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK menyinggung sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2026 yang diduga berkaitan dengan praktik pemberian THR kepada forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda).
Modus tersebut pertama kali mencuat dalam kasus OTT terhadap Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. KPK kemudian menemukan indikasi serupa dalam perkara yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.
Sementara itu, dalam kasus Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, KPK menduga uang hasil suap akan digunakan untuk pembagian THR kepada unsur Forkopimda.
Bahkan KPK tekah juga memeriksa dua anggota Polri, dua jaksa, serta seorang aparatur sipil negara terkait dugaan pemberian THR tersebut.
“Polda, Polres, hingga Kejaksaan Negeri disebut sebagai contoh instansi vertikal yang tidak seharusnya menerima hibah dari pemerintah daerah.
KPK berharap seluruh pemerintah daerah atau bupati/ yang terandung dapat dijadikan berbagai pelajaran penting agar praktik serupa tidak lagi terjadi dengan dalih bantuan hibah maupun pemberian THR.”Jelas.(asy*)
