Jakarta.jentik.id – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret 2026 mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa, Purbaya menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun, sementara belanja negara telah menembus Rp815 triliun.
“Kita sampai Maret 2026 mengalami defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB,” ujarnya.
Secara rinci, pendapatan negara telah mencapai 18,2 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan sebesar 10,5 persen, sementara
dari sisi perpajakan, penerimaan tercatat sebesar Rp462,7 triliun atau 17,2 persen dari target APBN, tumbuh 14,2 persen.
“Angka tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun (16,7 persen APBN) yang tumbuh signifikan 20,7 persen dan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp67,9 triliun (20,2 persen APBN) yang mengalami kontraksi 12,6 persen.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa kinerja penerimaan pajak dan kepabeanan terus menunjukkan perbaikan, dan pemerintah akan terus mengoptimalkan kedua sektor tersebut sebagai sumber utama pendapatan negara.
Sementara itu.
Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN. Kinerja PNBP dinilai tetap solid meskipun mengalami normalisasi dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi belanja, realisasi hingga 31 Maret 2026 mencapai 21,2 persen dari pagu APBN, dengan pertumbuhan tinggi sebesar 31,4 persen, Ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya tumbuh 1,4 persen, menunjukkan pemerataan belanja sepanjang tahun,” kata Purbaya.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp610,3 triliun atau 19,4 persen dari APBN, tumbuh 47,7 persen dengan Rinciannya, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp281,2 triliun (18,6 persen APBN) dengan pertumbuhan 43,3 persen, sedangkan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp329,1 triliun (20,1 persen APBN) atau tumbuh 51,5 persen.
Adapun transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp204,8 triliun atau 29,5 persen dari APBN, namun mengalami kontraksi tipis sebesar 1,1 persen perkembangan tersebut, keseimbangan primer juga mencatatkan defisit sebesar Rp95,8 triliun.”(asy*
