Di Tengah BBM Mahal, Aten Hawadi Pilih Gowes daripada Pakai Mobil Dinas

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 7 Mei 2026 - 08:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Jalur Sepeda Permanen di Jalan Sudirman-Thamrin (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Foto: Jalur Sepeda Permanen di Jalan Sudirman-Thamrin (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, jentik.id – Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) pernah mendorong seorang pejabat di Indonesia mengambil langkah sederhana namun berani. Ketua DPRD Bandung saat itu, Mohammad Aten Hawadi, memilih meninggalkan mobil dinas dan beralih menggunakan sepeda demi menghemat anggaran.

Peristiwa ini terjadi pada akhir 1950-an ketika kondisi ekonomi Indonesia mengalami tekanan berat. Harga kebutuhan pokok naik drastis. Harga beras mencapai sekitar Rp10 per liter, sementara minyak tanah berada di kisaran Rp1 hingga Rp1,5 per liter. Pada saat yang sama, harga BBM melonjak dari Rp1 menjadi Rp1,75 hingga Rp2 per liter.

Baca Juga :  Angin Segar bagi Pengguna Pertamax, Menkeu Purbaya Optimistis Harga Segera Turun

Kenaikan harga tersebut memperberat beban keuangan negara. Pemerintah menghadapi defisit anggaran hingga Rp6 miliar. Situasi semakin sulit karena berbagai pergolakan di daerah yang ikut mengganggu stabilitas ekonomi dan politik.

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Bandung. Pasokan BBM mulai terbatas akibat kendala distribusi dari Jakarta. Kelangkaan ini mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan lainnya.

Melihat situasi tersebut, Aten Hawadi mengambil langkah yang tidak biasa. Ia mengembalikan mobil dinas yang selama ini ia gunakan dan menggantinya dengan sepeda merek Raleigh untuk aktivitas sehari-hari.

Padahal, sebagai Ketua DPRD Bandung, ia berhak menggunakan mobil dinas sedan Plymouth lengkap dengan sopir dan biaya operasional dari negara. Namun, ia menilai fasilitas tersebut terlalu membebani anggaran di tengah krisis.

Baca Juga :  PPPK dan Honorer Bergejolak! SE Kemenkes Picu Tuntutan Satpol PP Jadi PNS

Keputusan ini membuatnya berbeda dari banyak pejabat lain. Saat sebagian masih menggunakan fasilitas negara, Aten memilih hidup sederhana dan menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat.

Langkah tersebut memberikan dampak nyata. Pemerintah daerah berhasil menghemat anggaran hingga Rp18 ribu per tahun, jumlah yang cukup besar pada masa itu.

Sikap Aten Hawadi kemudian menjadi contoh nyata efisiensi dan kepedulian pejabat publik di tengah krisis ekonomi dan lonjakan harga BBM. (nr*)

Berita Terkait

Teh Kemasan Berbusa Saat Demo Viral, Polisi Telusuri Pihak yang Membagikan
KPK Ungkap Dugaan Kerugian Negara Triliunan Rupiah dalam Kasus Cukai PT Djarum
Dakwaan Silmy Karim Ungkap Uang Klik, Saham Rp 31 Miliar hingga Biaya Kuliah S3
Amran Bongkar Dugaan Pengoplosan 600 Ton Beras SPHP, Kerugian Capai Rp3,3 Miliar
Amran Bertindak Tegas! 8 Pejabat Bapanas-Bulog Dicopot Buntut Dugaan Penyelewengan Beras SPHP
Kepala BGN Klaim Hemat Anggaran MBG Rp44 Triliun, Tutup 2.000 Dapur Bermasalah
BGN Siapkan Pejabat Daerah Setingkat Kapolres hingga Kapolda, Ini Tugasnya
Mentan Amran Bongkar Dugaan Pengalihan Beras SPHP Jadi Premium di Jakarta Timur
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:42 WIB

KPK Ungkap Dugaan Kerugian Negara Triliunan Rupiah dalam Kasus Cukai PT Djarum

Jumat, 30 Oktober 2026 - 11:32 WIB

Dakwaan Silmy Karim Ungkap Uang Klik, Saham Rp 31 Miliar hingga Biaya Kuliah S3

Kamis, 29 Oktober 2026 - 20:13 WIB

Amran Bongkar Dugaan Pengoplosan 600 Ton Beras SPHP, Kerugian Capai Rp3,3 Miliar

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:32 WIB

Amran Bertindak Tegas! 8 Pejabat Bapanas-Bulog Dicopot Buntut Dugaan Penyelewengan Beras SPHP

Kamis, 29 Oktober 2026 - 15:00 WIB

Kepala BGN Klaim Hemat Anggaran MBG Rp44 Triliun, Tutup 2.000 Dapur Bermasalah

Berita Terbaru