Jakarta, jentik.id-Komisi X DPR RI mendukung rencana pemerintah memperbarui buku pelajaran siswa. Namun, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah tidak hanya mengganti tampilan buku.
Lalu meminta pemerintah memperbaiki materi dan konten agar buku mampu mendukung kualitas pembelajaran. Ia juga mendorong pemerintah melibatkan para pakar pendidikan dalam proses penyusunan buku.
“Ide Pak Presiden melalui Mensesneg terkait buku mata pelajaran yang akan diubah, kami di Komisi X prinsipnya setuju,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Lalu menilai pemerintah perlu mengkaji isi buku secara matang sebelum menerbitkannya. Ia juga mendorong pemerintah menggelar uji publik agar masyarakat dapat memberikan masukan.
Menurut Lalu, langkah tersebut dapat mencegah kelompok tertentu menguasai proses penyusunan buku untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Komisi X Minta Pemerintah Perbaiki Isi Buku
Lalu meminta pemerintah mengevaluasi buku secara menyeluruh. Ia tidak ingin pemerintah hanya mengganti sampul, desain, atau bentuk fisik buku.
Menurutnya, pemerintah perlu menyesuaikan materi dan konten dengan kebutuhan siswa saat ini. Karena itu, ia meminta para pakar pendidikan ikut menyusun dan menguji materi buku.
Lalu juga meminta pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan sebelum siswa menggunakan buku tersebut di sekolah.
“Uji publik ini penting agar tidak muncul isu atau opini bahwa buku hanya dikerjakan kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.
Dengan uji publik, pemerintah dapat menerima masukan dari berbagai pihak sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses penyusunan buku.
Buku Pelajaran Baru Harus Gratis
Komisi X juga menyoroti akses siswa terhadap buku pelajaran. Lalu meminta pemerintah menyediakan buku tersebut secara gratis bagi seluruh siswa di Indonesia.
Ia tidak ingin kebijakan pembaruan buku justru menambah pengeluaran orang tua. Pemerintah harus memastikan siswa mendapat buku tanpa harus membeli buku baru dengan biaya sendiri.
“Harapan kami, perubahan buku mata pelajaran ini tidak menjadi ladang bisnis baru,” kata Lalu.
Lalu menegaskan pemerintah harus memberikan akses yang sama kepada seluruh siswa, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.
Ia juga meminta pemerintah tetap memenuhi kebutuhan dasar pendidikan lainnya dalam kebijakan anggaran.
Prabowo Soroti Kondisi Buku Pelajaran
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah mengevaluasi kualitas buku pelajaran yang siswa gunakan dari tingkat SD hingga SMA.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo mulai menyoroti persoalan tersebut setelah mengunjungi sejumlah sekolah. Dalam kunjungan itu, Prabowo memeriksa langsung buku yang siswa gunakan.
Teddy mengatakan Prabowo menemukan sejumlah masalah. Beberapa buku menggunakan bahan yang mudah rusak, sedangkan sebagian lainnya memiliki ukuran tulisan yang terlalu kecil.
Kondisi itu membuat sejumlah siswa, terutama anak SD, harus membaca buku dalam jarak sangat dekat.
Setelah melihat kondisi tersebut, Prabowo meminta pemerintah memeriksa buku pelajaran dari tingkat SD hingga SMA.
Pemerintah juga akan membandingkan buku pelajaran Indonesia dengan buku ajar dari negara-negara tetangga. Pemerintah dapat menggunakan hasil perbandingan itu sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas buku nasional.
Komisi X berharap pemerintah tidak berhenti pada pergantian fisik buku. Pemerintah juga perlu memperbaiki materi, melibatkan pakar pendidikan, membuka uji publik, dan memastikan seluruh siswa mendapat buku secara gratis. (nr*)
