Sungai Penuh, jentik.id – Keluhan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD MH Thalib terus menjadi sorotan publik. Berbagai persoalan mendasar mulai dari lambatnya pelayanan, antrean panjang, hingga sikap petugas yang dinilai kurang responsif sempat ramai diperbincangkan di tengah masyarakat maupun media sosial
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai akar persoalan pelayanan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Selama ini, komplain yang muncul dinilai terus berulang tanpa perubahan signifikan.
Di sisi lain, masyarakat berharap pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada aspek pengobatan, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan, kenyamanan, serta kepastian pelayanan.
Mengacu pada kajian akademik dari Universitas Airlangga, persoalan pelayanan rumah sakit umumnya terjadi diakibat ketidaksesuaian antara ekspektasi pasien dengan kenyataan yang diterima di lapangan.
Ketika masyarakat berharap pelayanan cepat, ramah, dan profesional namun justru menghadapi prosedur lambat serta komunikasi yang kurang baik, maka ketidakpuasan mudah muncul.
Beberapa faktor dominan yang kerap menjadi sumber keluhan di antaranya persoalan sumber daya manusia (SDM). Sikap petugas yang dianggap kurang ramah, minim empati, serta respons pelayanan yang lambat menjadi keluhan paling sering disampaikan masyarakat.
Tidak hanya itu, komunikasi antara tenaga medis dan pasien juga dinilai belum optimal.
Selain faktor SDM, waktu tunggu pelayanan yang panjang turut memperburuk citra rumah sakit. Mulai dari antrean pendaftaran, pemeriksaan dokter, hingga pengambilan obat dinilai memakan waktu cukup lama akibat proses administrasi yang dianggap berbelit-belit.
Kondisi tersebut memicu frustrasi pasien, terutama bagi pasien rawat jalan maupun keluarga pasien rawat inap.
Persoalan fasilitas dan sarana prasarana juga menjadi perhatian. Ruang tunggu yang sempit, toilet kurang terawat, keterbatasan tempat tidur pasien, hingga peralatan medis yang belum memadai dinilai memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap kualitas pelayanan di rumah sakit.
Di sisi lain, komunikasi dan penanganan keluhan masyarakat dinilai belum berjalan efektif. Informasi mengenai prosedur medis maupun administrasi kerap dianggap tidak jelas, sementara pengaduan masyarakat dinilai lambat ditindaklanjuti secara transparan.
Menanggapi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Wali Kota Alfin, bersama Wawako Azhar Hamzah dan Sekretaris Daerah Alpian, dengan serius menanggapi berbagai keluhan pelayanan yang terjadi di RSUD MH Thalib.
“Bahkan ditindak kanjuti melakukan Pembahasan d
bersama Direktur rumah sakit dan Kepala Dinas Kesehatan Gunardi guna mencari solusi terhadap persoalan pelayanan kesehatan yang berkembang di tengah masyarakat.
Tidak hanya pemerintah daerah, DPRD Kota Sungai Penuh juga ikut mengambil langkah dengan menggelar hearing bersama Dinas Kesehatan dan pihak RSUD MH Thalib untuk membahas aspirasi masyarakat terkait pelayanan kesehatan.
Salah satu langkah yang kini menjadi perhatian Pemerintah Kota Sungai Penuh adalah rencana rotasi pegawai sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan tata kelola rumah sakit.
Menurut Sekda Alpian, rotasi pegawai bukan bentuk sanksi, melainkan strategi penataan organisasi agar distribusi tenaga kesehatan lebih proporsional serta pelayanan menjadi lebih responsif dan profesional.
Pemerintah Kota Sungai Penuh juga menekankan pentingnya sinergi antara manajemen rumah sakit dan Dinas Kesehatan guna mendorong peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan.
Pengamat pelayanan publik menilai, rotasi pegawai memang dapat menjadi salah satu solusi apabila didahului evaluasi kinerja berbasis data, peningkatan kompetensi dan etika pelayanan, pembenahan sistem antrean, digitalisasi layanan, hingga perbaikan sarana dan prasarana.
Namun, jika rotasi hanya sebatas pergantian personel atau direktur tanpa pembenahan sistem pelayanan secara menyeluruh, maka persoalan serupa berpotensi kembali terulang.
Kasus keluhan pelayanan di RSUD MH Thalib dinilai bukan sekadar persoalan individu, melainkan kombinasi antara manajemen SDM, sistem pelayanan, komunikasi, dan fasilitas pendukung.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret Pemerintah Kota Sungai Penuh. Publik berharap rotasi dan evaluasi yang dilakukan benar-benar mampu mengubah kualitas pelayanan rumah sakit, bukan sekadar agenda rutin tanpa dampak nyata.
Sejumlah kalangan bahkan menilai rotasi jabatan direktur RSUD MH Thalib saja tidak cukup. Pemerintah daerah juga dinilai perlu melakukan rotasi menyeluruh terhadap pegawai di lini pelayanan publik agar perubahan pelayanan benar-benar terasa di tengah masyarakat.
“Jika hanya direktur yang berganti tanpa pembenahan dan rotasi pegawai pelayanan, siapapun yang menjabat Direktur RSUD MH Thalib akan menghadapi persoalan yang sama,” ujar salah seorang warga.(asy*)
