Jambi, jentik.id--Kapolda Jambi, Krisno H. Siregar, menegaskan bahwa tidak ada satu pun suku di Indonesia yang sempurna. Oleh sebab itu, masyarakat perlu saling memahami dan menjaga keharmonisan demi stabilitas sosial.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan bertema Penguatan Stabilitas Sosial melalui Edukasi Hukum dan Pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) pada Kamis (23/4/2026) di Hotel Ratu & Resort.
Edukasi Hukum Jadi Kunci
Krisno menegaskan bahwa edukasi hukum SAD berperan penting dalam menjaga ketertiban. Ia menyoroti pentingnya pemahaman hukum bagi Suku Anak Dalam agar mereka dapat hidup aman dan tertib.
Menurutnya, masyarakat adat memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Karena itu, pemerintah dan aparat harus memberikan perlindungan yang adil.
“Setiap suku di Indonesia tidak ada yang sempurna. Yang terpenting adalah saling memahami dan menjaga keharmonisan,” ujarnya.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa edukasi hukum membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban. Dengan demikian, masyarakat dapat mencegah konflik sejak dini.
Data Konflik Jadi Perhatian
Kapolda mengungkapkan bahwa selama 2021 hingga 2026 terjadi 45 konflik yang melibatkan Suku Anak Dalam. Konflik tersebut muncul secara internal maupun dengan pihak luar.
Namun, ia tetap mengapresiasi upaya mediasi yang berbagai pihak lakukan hingga tercipta perdamaian. Meski begitu, ia menegaskan bahwa semua pihak harus mencegah konflik baru.
Kesetaraan Antarsuku
Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, menegaskan pentingnya kesetaraan sosial. Ia menyatakan bahwa semua suku memiliki kedudukan yang sama.
“Semua memiliki kedudukan yang sama, karena kita semua bersaudara,” katanya.
FGD Perkuat Sinergi
Setelah pemaparan materi, panitia menggelar focus group discussion (FGD). Forum ini memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong pemberdayaan Suku Anak Dalam.
Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji, menegaskan bahwa kegiatan ini menunjukkan komitmen Polri dalam membangun stabilitas sosial secara humanis.
Ia juga memastikan bahwa Polda Jambi akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadilan. (Red/*)
