Prabowo Minta Anggaran Seremoni Dialihkan untuk Naikkan Kesejahteraan Guru

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 10:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Guru Mengajar di Sekolah Rakyat. Foto: Kemendikdasmen

Ilustrasi Guru Mengajar di Sekolah Rakyat. Foto: Kemendikdasmen

JAKARTA, jentik.id – Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menghemat penggunaan anggaran. Ia ingin pemerintah mengurangi belanja seremoni dan mengalihkannya ke program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Prabowo menyampaikan pesan tersebut saat membacakan Pidato Nota Keuangan RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Prabowo, pemerintah harus memastikan setiap rupiah dalam anggaran memberikan manfaat nyata. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah menghindari pemborosan dan belanja yang tidak mendesak.

Ia juga mengajak DPR, DPD, lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, serta masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran.

Prabowo Soroti Belanja untuk Seremoni

Prabowo secara khusus menyoroti anggaran untuk kegiatan seremonial, termasuk perayaan ulang tahun kementerian.

Ia meminta kementerian tidak lagi menggelar perayaan ulang tahun secara besar-besaran. Menurutnya, kementerian cukup menggelar kegiatan sederhana di kantor.

Prabowo juga mendorong pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota melakukan langkah serupa.

Baca Juga :  Guru PPPK Paruh Waktu Berpeluang Jadi Penuh Waktu pada 2027

Dengan mengurangi belanja seremoni, pemerintah dapat mengarahkan dana tersebut untuk kebutuhan yang lebih penting.

Guru dan Sekolah Jadi Prioritas

Prabowo kemudian mencontohkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bidang yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Ia menilai pemerintah lebih baik memperbaiki sekolah, meningkatkan fasilitas rumah sakit, dan menaikkan kesejahteraan guru daripada menghabiskan anggaran untuk acara seremonial.

“Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara-upacara,” ujar Prabowo.

Meski demikian, Prabowo tetap meminta pemerintah menggelar upacara kemerdekaan secara terpusat. Menurutnya, peringatan Hari Kemerdekaan memiliki arti penting bagi negara.

Prabowo Minta Pemerintah Cegah Pemborosan

Selain memangkas belanja seremoni, Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah memperketat pengelolaan anggaran.

Ia mengingatkan para pejabat agar menjauhi korupsi, penipuan, markup, dan penggelembungan belanja.

Prabowo juga ingin pemerintah menjalankan setiap program dengan tujuan yang jelas. Selain itu, setiap kebijakan harus memiliki ukuran keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga :  Kejagung Ungkap Dugaan Pemborosan Rp10,5 Triliun di BGN Era Dadan, Chat Jadi Barang Bukti

Menurutnya, pemerintah harus memprioritaskan perlindungan masyarakat dari kemiskinan, ancaman fisik, pemutusan hubungan kerja, hingga keterbatasan akses layanan kesehatan.

Belanja Negara 2027 Capai Rp4.097,2 Triliun

Dalam pidatonya, Prabowo turut menyampaikan rancangan postur RAPBN 2027.

Pemerintah menargetkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun pada 2027. Sementara itu, pemerintah memperkirakan pendapatan negara mencapai Rp3.426 triliun.

Selanjutnya, pemerintah merencanakan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap PDB.

Dengan anggaran sebesar itu, Prabowo meminta pemerintah mengarahkan belanja kepada program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menggelontorkan anggaran besar untuk proyek yang hanya memberikan manfaat kecil.

Karena itu, efisiensi anggaran menjadi salah satu pesan penting Prabowo dalam penyusunan RAPBN 2027, terutama agar belanja negara dapat memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (nr*)

Berita Terkait

Kapolri Tetapkan 11 Korporasi sebagai Tersangka Karhutla, Tiga Perusahaan Berstatus PMA
Rieke Dukung Prabowo Berantas Mafia Sawit dan Tindak Pelaku Karhutla
Usulan Luhut soal Definisi Korupsi Ditolak Anggota DPR, Dinilai Berisiko
Karhutla Picu 314 Ribu Kasus ISPA, 70 Ribu Balita Terdampak! Kemenkes Ungkap Data Terbaru
Menkeu Suahasil Tegaskan Gaji PNS Tetap Dibayar Lewat Bank, Bagaimana Usulan Koperasi Merah Putih?
Diiming-imingi Kerja di Luar Negeri, WNI Terancam Jadi Tentara Bayaran, Imigrasi Bertindak
Survei CELIOS Tempatkan Bahlil di Posisi Bawah, Golkar Buka Data Kinerja ESDM
Program MBG Mulai Sasar Pesantren di Pulau Jawa pada Akhir Oktober 2026
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:46 WIB

Kapolri Tetapkan 11 Korporasi sebagai Tersangka Karhutla, Tiga Perusahaan Berstatus PMA

Kamis, 22 Oktober 2026 - 07:29 WIB

Usulan Luhut soal Definisi Korupsi Ditolak Anggota DPR, Dinilai Berisiko

Rabu, 21 Oktober 2026 - 19:01 WIB

Karhutla Picu 314 Ribu Kasus ISPA, 70 Ribu Balita Terdampak! Kemenkes Ungkap Data Terbaru

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:54 WIB

Menkeu Suahasil Tegaskan Gaji PNS Tetap Dibayar Lewat Bank, Bagaimana Usulan Koperasi Merah Putih?

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:47 WIB

Diiming-imingi Kerja di Luar Negeri, WNI Terancam Jadi Tentara Bayaran, Imigrasi Bertindak

Berita Terbaru